FAKTAINDONESIA.NET – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.
Apresiasi itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy Dermawan.
Ossy menekankan, sekitar 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, peningkatan anggaran akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process di 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di seluruh Indonesia. “Proses pelayanan harus semakin mudah, namun tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelasnya.
Aspek kedua adalah pembenahan SDM melalui rotasi penugasan pegawai di berbagai daerah. “Kami ingin mengatur tour of duty dan tour of area agar pegawai mendapat pengalaman dinas beragam dan tidak terjebak di zona nyaman. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” tambahnya.
Dalam RDP, salah satu program yang mendapat sorotan adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurut Ossy, meski target PTSL sempat turun pada 2025, dukungan DPR membuat target 2026 kembali naik menjadi 1,9 juta bidang tanah.
“Sejak PTSL diluncurkan pada 2016-2017, kita mencatat kemajuan signifikan. Namun dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih ada sekitar 25 persen yang belum tersertipikasi. Inilah yang terus kami kejar,” ungkapnya.
Ossy menegaskan, percepatan PTSL penting untuk mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. Ia pun berharap dukungan DPR terus berlanjut.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi, mudah-mudahan para Pimpinan dan Anggota Komisi II dapat terus mengawasi pelaksanaan PTSL ini agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Comment