FAKTAINDONESIA.NET, LAWORO – Perjuangan Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Darwin, dalam penyelesaian persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan hasil positif.
Bagaiaman tidak, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Mubar menjadi salah satu daerah prioritas untuk mendapatkan tambahan kuota BBM.
Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, La Ode Suleman, dalam rapat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar di Aula Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Mubar, Jumat (4/9).
La Ode Suleman mengatakan, kehadirannya bersama jajaran Kementerian ESDM di Mubar menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Bupati Mubar, khususnya terkait penambahan kuota BBM dan pembukaan SPBU baru.
Jajaran Kementerian ESDM, BPH Migas, Bupati Mubar dan Pertamina Patra Niaga saat meninjau langsung kondisi antrean kendaraan di SPBU wilayah Muna Barat.
“Apa yang dipaparkan oleh Pemkab Mubar menjadi prioritas kami. Artinya, kami tidak perlu jauh-jauh ke sini kalau tidak menjadi prioritas,” kata La Ode Suleman.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Mubar memaparkan kondisi ketersediaan dan kebutuhan BBM di wilayah tersebut.
Berdasarkan data yang disampaikan, alokasi BBM untuk Mubar tahun ini sekitar 4.016.000 liter. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai sekitar 13.261.872 liter per tahun.
Kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi sekaligus mencari solusi atas persoalan BBM di Mubar.
La Ode Suleman mengatakan, data yang disampaikan Pemkab Mubar akan terlebih dahulu divalidasi bersama. Selain itu, pemerintah pusat juga akan mengevaluasi pola distribusi BBM yang selama ini berjalan.
“Data ini tentu dari berbagai sumber. Nah, sumber-sumber ini harus divalidasi. Begitu pula dengan pola distribusi BBM yang sudah dilakukan selama ini,” ujarnya.
Menurutnya, konsep penyelesaian persoalan BBM di Mubar sebenarnya telah tersedia. Selanjutnya, pemerintah akan menentukan tahapan yang harus dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara lebih optimal.
Dirjen Migas Kementerian ESDM La Ode Suleman bersama Bupati Mubar La Ode Darwin saat menggelar rapat koordinasi penanganan BBM di Rujab Bupati Mubar.
“Kepala BPH Migas sudah lengkap solusinya. Tinggal bagaimana tahapan yang akan dilakukan seperti apa, itu perlu kita lewati untuk bisa sepenuhnya menyiapkan kebutuhan BBM untuk masyarakat Mubar,” katanya.
Ia menambahkan, dalam satu hingga dua minggu ke depan Kementerian ESDM bersama Pemkab Mubar akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Setelah itu, proses administrasi akan disesuaikan agar kebijakan penambahan kuota BBM dapat direalisasikan.
Pemerintah pusat juga akan memetakan wilayah-wilayah di Mubar yang selama ini belum mendapatkan pelayanan BBM bersubsidi secara optimal.
“Nanti kami akan lebih mendetailkan bersama Pak Bupati kira-kira titik-titik mana yang belum terlayani BBM kompensasi negara ini. Karena tidak sedikit keluhan dari masyarakat di luar ibu kota Mubar ini karena disparitas harga yang tinggi,” tandasnya.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudin Anas, mengatakan kondisi di Mubar memang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat.
Dirjen Migas Kementerian ESDM La Ode Suleman bersama Bupati Mubar La Ode Darwin saat menggelar rapat koordinasi penanganan BBM di Rujab Bupati Mubar.
Karena itu, ia meminta jajaran Pertamina agar pengiriman alokasi BBM untuk Mubar tahun ini dapat dipercepat.
“Apabila nanti di akhir tahun ada periode untuk kami menyesuaikan, nanti akan kami menjadikan perhatian khusus untuk Mubar,” ucap Wahyudin.
Menurutnya, kepadatan antrean di SPBU Mubar tidak hanya menjadi persoalan pelayanan BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Masyarakat yang seharusnya menggunakan waktunya untuk bekerja dan melakukan aktivitas produktif justru harus menghabiskan waktu untuk mengantre mendapatkan BBM.
“Kami juga tadi melihat langsung kondisi antrean di lapangan. Jadi kami mendorong kepada Pak Bupati, jika diperlukan titik tambahan pendirian SPBU baru untuk mengurai kepadatan antrean, nanti bisa dilakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga karena bentuknya adalah kemitraan,” ungkapnya.
Selain penambahan titik layanan, Wahyudin menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Selain itu kami juga perlu sampaikan agar proses pendistribusian BBM ini harus ada pengawasan dari para pihak terkait agar proses penyalurannya tepat sasaran,” sambungnya.
Ia menegaskan, BPH Migas menyambut baik aspirasi Pemkab Mubar dan akan menindaklanjutinya melalui evaluasi secara bertahap.
“Nanti apapun bentuknya kita akan lakukan evaluasi secara bertahap. Insya Allah niat baik untuk melayani masyarakat menjadi perhatian kami,” tutupnya.
Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga, Alimudin Baso, mengatakan rapat bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat menghasilkan sejumlah poin penting.
Menurutnya, Pertamina bersama BPH Migas meyakinkan Pemkab Mubar bahwa pemerintah akan menyiapkan kebijakan terkait penambahan kuota BBM untuk Mubar.
Namun, penambahan kuota tersebut harus diikuti dengan perluasan akses dan perbaikan distribusi.
Jajaran Kementerian ESDM, BPH Migas, Bupati Mubar dan Pertamina Patra Niaga saat meninjau langsung kondisi antrean kendaraan di SPBU wilayah Muna Barat.
“Kami meminta Forkopimda untuk melakukan perbaikan proses distribusi. Karena ini adalah barang subsidi yang di situ ada duit negara, maka kami harapkan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa BBM bersubsidi memiliki keterbatasan sehingga pengendalian dan pengawasan harus dilakukan secara serius.
“BBM ini sangat terbatas dan pengadaannya mahal menggunakan APBN, maka kita harapkan agar pengendalian dan pengawasan dilakukan secara baik,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Mubar La Ode Darwin menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan penyelesaian persoalan BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, ketersediaan BBM memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat.
Karena itu, seluruh langkah yang disarankan pemerintah pusat, baik terkait penambahan kuota, pendirian SPBU baru maupun pengawasan distribusi, akan segera ditindaklanjuti Pemkab Mubar.
“Terima kasih kepada Dirjen Migas, BPH Migas, Direktur Pertamina beserta seluruh jajaran atas kesempatannya hadir di Mubar. Semoga apa yang menjadi aspirasi kami bisa segera terealisasi,” kata Darwin.
Ia menilai kehadiran langsung jajaran Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina di Mubar menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
“Kehadiran bapak ibu sekalian memberi semangat bagi kami untuk bagaimana menjalankan pemerintahan untuk masyarakat Mubar yang lebih baik,” tutup orang nomor satu di Mubar itu.
Sekedar diketahui, kunjungan langsung ke Muna Barat yang dilakukan Kementerain ESDM, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga, sebagai tindak lanjut dari persoalan kelangkaan dan kepadatan antrean BBM yang disampaikan Bupati Mubar La Ode Darwin saat audiensi di Jakarta, pekan lalu.
Editor: Redaksi | Laporan: Wan
Comment