FAKTAINDONESIA.NET – Gejolak di tubuh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali memanas.
Sekelompok mahasiswa yang tergabung mencoba menyampaikan aspirasi melalui aksi orasi di halaman kantor dinas tersebut pada Rabu (17/9/2025). Namun, aksi itu ditolak sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kantor.
Para mahasiswa dilarang berorasi, padahal lokasi aksi masih berada dalam area perkantoran pemerintah. Penolakan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 tentang kebebasan berpendapat di muka umum.
Situasi sempat memanas ketika mahasiswa menuding tindakan ASN telah membungkam suara rakyat yang mencoba menyampaikan kritik dan aspirasi secara terbuka.
Salah satu masa aksi, La Ode menegaskan bahwa sikap represif ini menjadi cerminan buruknya manajemen di dinas tersebut selama enam tahun terakhir di bawah kepemimpinan Kepala Dinas (Kadis) Nurjaya.
“Masalah di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan bukan kali ini saja,” katanya kepada Faktaindonesia.net, Sabtu (20/9/2025).
Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai isu dan dugaan pelanggaran kerap menyeruak ke publik. Beberapa di antaranya bahkan disebut sudah menjadi rahasia umum.
Dugaan Pungli oleh Oknum PPPK yang dimana seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berinisial F diduga terlibat dalam praktik pungutan liar, Meski kasus ini sudah mencuat, oknum tersebut kini justru dipindahkan dan diangkat di Dinas Bina Marga, sehingga menimbulkan tanda tanya publik terkait sanksi yang seharusnya ditegakkan.
Sementara berdasarkan informasih salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa di tubuh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara telah terjadi sarat kepentingan primordial.
Ada satu kepala bidang yang dianggap tidak berkompeten, tetapi dipercaya memimpin beberapa bidang strategis hanya karena faktor kesukuan dan kedekatan kekeluargaan dengan pimpinan.
Kondisi ini disebut telah menghambat profesionalisme dan kinerja dinas.
“Inikan tidak professional dikanor itu,” ujarnya.
Selain itu, Adanya seorang konsultan proyek berinisial Ar, yang sebelumnya dikaitkan dengan proyek bermasalah di Rumah Sakit Kolaka Timur, disebut kembali dipercaya mengelola sejumlah proyek pengawasan di dinas tersebut sejak empat tahun lalu.
Konsultan ini diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan Kadis Nurjaya, sehingga menimbulkan dugaan konflik kepentingan.
Sementara para mahasiswa juga dating mempertanyakan kasus Gagal Konstruksi Dermaga Pulau Bangko.
Proyek dermaga di Pulau Bangko sempat ambruk dan dinilai gagal konstruksi. Meski kemudian diperbaiki, namun volume pekerjaan justru dialihkan ke lokasi lain, bukan memperkuat struktur yang bermasalah. Hingga kini, status penyidikan kasus ini belum jelas, menambah panjang daftar polemik yang belum tuntas.
Kadis Terkaya dan Terlama
Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan, La Ode Muhammad Nurjaya, ternyata memiliki kekayaan fantastis yang nyaris menyentuh angka Rp30 miliar.
Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023 yang dilaporkan ke KPK menunjukkan jumlah mencolok Rp29.079.000.000. Hampir seluruh kekayaan itu berasal dari aset tanah dan bangunan, dengan rincian mencolok berupa lahan seluas 180.000 meter persegi di Muna Barat yang diklaim warisan dan dinilai sejumlah Rp26,25 miliar.
Selain itu, ia juga tercatat sebagai kadis yang paling lama menjabat di satu OPD tanpa pernah terkena rotasi jabatan.
Aliansi mahasiswa berharap dibawah kepemimpinan Andi Sumangerukka (ASR) – Hugua, agar mampu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola birokrasi, pembangunan infrastruktur, serta menghadirkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Sultra butuh pemimpin yang tegas, adil, dan berani melakukan pembenahan. Jangan sampai dinas-dinas strategis dibiarkan menjadi lingkaran setan yang menggerogoti anggaran rakyat,” tegas salah satu mahasiswa yang ikut dalam aksi tersebut.(*)
Comment