FAKTAINDONESIA.NET — Jakarta | Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Darwin, melakukan audiensi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Selasa (21/10/2025), guna memperjuangkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bagi petani dan nelayan di wilayahnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Darwin diterima langsung oleh Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi dan Abdul Halim. Ia menyampaikan berbagai usulan strategis, termasuk penambahan kuota Pertalite dan Solar, serta pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah pesisir Muna Barat.
“Kami datang membawa suara masyarakat. Banyak petani dan nelayan di Muna Barat masih kesulitan mendapatkan BBM untuk kebutuhan produksi. Kadang mereka harus menempuh jarak jauh hanya untuk membeli solar atau pertalite,” ujar Bupati Darwin.
Menurutnya, persoalan pasokan BBM tidak hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan ekonomi rakyat kecil. Ia menilai, kebijakan kuota tahunan perlu disesuaikan dengan data kebutuhan riil di lapangan.
“Muna Barat adalah daerah kepulauan dengan jarak antarkecamatan cukup jauh. Kalau pasokan BBM tidak seimbang dengan kebutuhan, dampaknya langsung terasa pada ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Bupati Darwin juga menekankan pentingnya pembangunan SPBN Nelayan di titik-titik strategis seperti Kecamatan Tiworo Tengah, Maginti, dan Tiworo Kepulauan, agar nelayan tak lagi menanggung biaya tinggi dan jarak tempuh panjang untuk mendapatkan bahan bakar.
Langkah audiensi ini, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam memperkuat infrastruktur energi daerah demi mendukung program swasembada pangan dan energi nasional.
“Kalau petani dan nelayan punya akses mudah terhadap BBM, produktivitas akan meningkat, pendapatan naik, dan kesejahteraan masyarakat ikut terdongkrak,” tutur Darwin.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Muna Barat. Ia menilai komunikasi langsung semacam ini penting untuk memastikan kebutuhan energi daerah dapat dipetakan secara komprehensif.
“Kami akan mempelajari dan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Iwan.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antara BPH Migas dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, terutama dalam meningkatkan akses energi bagi masyarakat pesisir dan pedesaan.(*)
Editor : Samsul | Laporan : Wan
Comment