FAKTAINDONESIA.NET— Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Kamis (4/12) berlangsung tegang menyusul bencana banjir dan longsor di Sumatera. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, secara terang-terangan meminta Raja Juli Antoni untuk mengundurkan diri jika tidak mampu mengatasi kri yang menyebabkan bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Usman Husin mempertanyakan kompetensi Raja Juli yang dinilai tidak memiliki latar belakang di bidang kehutanan. Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab kerusakan hutan saat ini berada di pundak menteri yang menjabat, bukan pemerintah sebelumnya.
“Saya pesan Pak Menteri, kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur saja. Pak Menteri enggak paham tentang kehutanan,” kata Usman dalam rapat di Gedung DPR, Senayan.
“Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” tegas Usman. Ia mengingatkan bahwa pohon berdiameter besar yang hilang butuh waktu sangat lama untuk tumbuh kembali.
Kritikan Usman Husin mencapai puncaknya ketika ia menyoroti kebijakan Menhut yang dinilai kontradiktif, khususnya terkait perizinan hutan di Sumatera.
Usman mengungkapkan bahwa pada Oktober 2025, Raja Juli sempat mengeluhkan adanya izin pengelolaan hutan di Tapanuli Selatan. Namun, yang mengejutkan, izin yang juga ditolak oleh Bupati setempat tersebut justru dikeluarkan oleh Raja Juli pada 20 November 2025.
“Ternyata 20 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan Pak Menteri, tidak sejalan semua. Jadi seolah-olah kita ini bisa diakalin semua,” ungkap Usman. Oleh karena itu, ia mendesak agar izin pelepasan kawasan hutan di seluruh wilayah Sumatera dihentikan total.
Menanggapi rentetan kritik dan desakan mundur tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersedia dievaluasi dan menerima kritik publik. Raja Juli bahkan mengakui adanya tanggung jawab pribadi dalam bencana yang terjadi.
“Apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya, karena kami tidak bisa mencegah, memitigasi secara maksimal,” ujar Raja Juli.
Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa bencana ini merupakan kombinasi dari faktor cuaca ekstrem dan “kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS (Daerah Aliran Sungai) dengan baik di hulu.” Ia menekankan pentingnya perubahan struktural dan regulasi permanen sebagai solusi jangka panjang.
Mengenai desakan untuk mundur, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa posisinya di kabinet merupakan takdir dan kekuasaan adalah milik Allah. Ia menyatakan bahwa pencopotan dirinya dari kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif kepala negara.menhut
Editor : redaksi | laporan : Sep
Comment