FAKTAINDONESIA.NET – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR menetapkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun.
“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang,” jelas Menteri Nusron yang hadir bersama Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan.
Nusron menegaskan bahwa pengelolaan anggaran 2026 difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan. Dari jumlah tersebut, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk gaji, tunjangan, serta mendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di pusat dan daerah. Sementara sekitar Rp3,023 triliun diarahkan untuk kegiatan non-operasional.
“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga peta zona nilai tanah. Total program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun,” ungkap Nusron.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2026 sebesar Rp3,289 triliun, naik 9,12 persen atau sekitar Rp300 miliar dibanding tahun sebelumnya. Target ini didominasi layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun, sementara Rp44,651 miliar berasal dari layanan umum.
Menteri Nusron menegaskan komitmen ATR/BPN menjaga akuntabilitas anggaran serta memastikan hasilnya dirasakan langsung masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan DPR agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal.
“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan aspirasi rakyat,” tutur Nusron.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda ini juga dihadiri oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian AT.(*)
Comment