KONAWE SELATAN – Nama Andri Darmawan menjadi sorotan publik, setelah flyer bertajuk “Kontradiksi” menarasikan perubahan sikapnya dari pembela rakyat menjadi kuasa hukum perusahaan, diduga bermasalah dengan lahan warga.
Dalam flyer tersebut, Andri Darmawan disebut sebelumnya dikenal sebagai pembela rakyat kecil, pejuang isu agraria, serta sosok yang berdiri di pihak warga tertindas.
Namun kini, ia disebut tampil sebagai kuasa hukum PT Merbau Jaya di Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sebab perusahaan tersebut dituding menyerobot lahan warga, menguasai kebun produktif, serta mengancam pertanian merica milik masyarakat.
Narasi dalam flyer itu menegaskan bahwa perubahan tersebut bukan sekadar perbedaan sikap, melainkan “kontradiksi”.
Bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai ancaman terhadap sumber penghidupan warga.
Sejalan dengan itu, sebuah unggahan di media sosial turut memperkuat kritik terhadap Andri.
Dalam postingan tersebut, disebutkan ada sosok yang dahulu berada di garis depan saat rakyat bersuara, namun kini justru berada di dekat aktivitas perataan lahan.
“Dulu lantang bicara keadilan, hari ini sibuk membacakan berkas yang membungkam kebenaran,” tulis akun tersebut.
Unggahan itu juga mempertanyakan apakah berubah adalah jabatan atau hati, serta menyinggung kondisi petani yang masih berjuang di lahan yang sama.
Meski demikian, respons publik terhadap isu ini terbelah. Sejumlah komentar di media sosial menilai bahwa peran seorang pengacara memang mengharuskan membela kliennya sebagai bagian dari penegakan hukum.
“Pengacara harus begitu. Itu juga termasuk membela keadilan,” tulis salah satu warganet.
Di sisi lain, ada pula yang meragukan kebenaran narasi yang beredar, bahkan menyebut Andri Darmawan tidak pernah terlibat dalam polemik PT Merbau Jaya.
Sementara itu, sebagian masyarakat lainnya menilai kehadiran perusahaan justru memberikan dampak positif, seperti membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Andri Darmawan terkait tudingan yang beredar di ruang publik tersebut.
Polemik ini pun masih berkembang dan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat, khususnya terkait posisi profesional seorang pengacara di tengah konflik antara perusahaan dan warga. (*)
Editor: Redaksi | Laporan: Sul
Comment