FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI – Jaringan Demokrasi Rakyat Sulawesi Tenggara (Jangkar Sultra) melayangkan desakan, untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kapolres Bombana.
Desakan ini ditujukkan kepada Kapolda Sultra, menyusul dugaan tindakan aparat kepolisian setempat, dianggap menghalangi mahasiswa saat menyampaikan aspirasi dalam aksi unjuk rasa.
Selain itu, sikap Kapolres Bombana dinilai publik kerap terkesan arogan, hingga represif dalam merespons massa aksi.
Peristiwa bermula 2 Juni 2026 lalu, saat Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Mata Oleo menggelar aksi damai.
Ribuan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan tuntutan, terkait perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah di wilayah Kecamatan Mata Oleo.
Namun, aksi yang seharusnya menjadi ruang demokrasi, justru berujung pada ketegangan.
Berdasarkan data, dokumentasi, dan rekaman video yang beredar luas di masyarakat, terindikasi adanya langkah-langkah yang menghambat jalannya penyampaian aspirasi tersebut.
JANGKAR SULTRA menegaskan, peristiwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan wajib menjadi sorotan utama Bidang Propam Polda Sultra.
Pasalnya, dugaan sikap represif dan kurang akomodatif dari pimpinan kepolisian di Bombana disebut bukan kali pertama terjadi.
Pemeriksaan yang objektif, menyeluruh, dan transparan pun diminta segera digelar guna memastikan setiap tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum serta menghormati hak-hak sipil warga negara.
Ketua Harian JANGKAR SULTRA, Malik Botom, yang juga aktivis HMI Cabang Kendari, menekankan bahwa persoalan ini menyangkut prinsip dasar demokrasi.
Menurutnya, tugas pokok kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat bukan menghalangi warga yang ingin menyampaikan pendapat.
”Kami menilai peristiwa ini harus disikapi secara serius oleh Kapolda Sultra. Jika benar terdapat tindakan yang menghalangi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, maka hal tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi dan tugas pokok Polri,” tegas Malik saat memberikan keterangan pers, Kamis (4/6/2026).
Ia menambahkan, mahasiswa yang turun ke jalan itu sebenarnya sedang membawa suara rakyat. Jalan rusak yang menjadi tuntutan utama adalah masalah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Bombana.
Alih-alih menjadi mitra diskusi, kehadiran aparat justru memicu polemik baru terkait kebebasan berpendapat.
”Mahasiswa hadir memperjuangkan kepentingan umum. Ketika ruang aspirasi justru dibatasi atau dihalangi, maka publik berhak mempertanyakan komitmen aparat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Substansi tuntutan mereka seharusnya menjadi fokus pemerintah daerah, bukan malah berhadapan dengan aparat,” lanjutnya.
Bagi JANGKAR SULTRA, jabatan Kapolres adalah posisi strategis yang menuntut keseimbangan antara menjaga keamanan dan menjamin kebebasan warga negara.
Oleh karena itu, evaluasi kepemimpinan dianggap langkah mutlak untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
”Kami mendesak Kapolda Sultra melakukan pemeriksaan terbuka. Jika terbukti ada pelanggaran prosedur atau tindakan tidak profesional, pencopotan jabatan adalah konsekuensi logis sebagai bentuk tanggung jawab institusi kepada publik,” ujar Malik.
JANGKAR SULTRA menegaskan akan terus mengawal kas ini sampai ada tindak lanjut nyata. Institusi kepolisian diminta segera menunjukkan komitmennya agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Polri harus kembali hadir sebagai pelindung hak-hak warga negara, bukan pihak yang dipersepsikan membatasi ruang demokrasi.
”Kami minta Kapolda dan Propam bertindak tegas, objektif, dan transparan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin luntur karena persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara-cara demokratis,” tutup Malik Botom mengakhiri pernyataannya. (*)
Editor: Redaksi | Laporan: Wan
Comment