FAKTAINDONESIA.NET – Grassroots Action Institut mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun 2025 di Kabupaten Konawe Utara.
Direktur Grassroots Action Institut, Fahmi Ilman, menyebut bahwa modus pungli tersebut dilakukan melalui syarat tambahan berupa sertifikat pelatihan Sistem Aplikasi Coretax, yang secara resmi tercantum dalam surat persyaratan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Konawe Utara.
Menurutnya, sertifikat yang seharusnya diberikan kepada peserta pelatihan justru dijadikan syarat pencairan ADD dan diperjualbelikan oleh oknum tertentu.
“Kami menemukan fakta bahwa aparatur desa yang tidak ikut kegiatan, tapi tetap diminta sertifikat. Parahnya, sertifikat itu dijual dengan harga bervariasi. Praktik ini jelas pungli yang melibatkan oknum di Dinas Keuangan dan diketahui oleh Kepala DPMD,” ungkap Fahmi, Selasa (30/9/2025).
Fahmi menilai praktik ini sangat merugikan desa karena menambah beban biaya yang tidak memiliki dasar hukum. Padahal, ADD adalah hak desa yang harus dicairkan sesuai mekanisme resmi tanpa adanya syarat tambahan yang memberatkan.
“Sertifikat pelatihan tidak bisa dijadikan alat untuk memeras desa. Ini mencederai semangat transparansi pengelolaan dana desa, bahkan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Grassroots Action Institut meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, turun tangan mengusut dugaan pungli ini.
“Kami mendesak agar inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian segera memeriksa oknum di Dinas Keuangan dan juga Kepala DPMD Konawe Utara yang mengetahui praktik tersebut. Jangan sampai pencairan ADD yang seharusnya untuk pembangunan desa justru diperas oleh oknum,” kata Fahmi.(*)
Comment