FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Hugua, M.Ling, didampingi Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra, Sri Resqina R. Laydi, S.IP., M.Si, melaksanakan kunjungan kerja strategis ke Balai Benih Udang Mata dan Balai Jasa Dok Perbengkelan pada Kamis (26/3/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah provinsi dalam menginventarisasi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah di sektor kelautan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat.
Dalam tinjauan tersebut, Plt. Kadis DKP Sultra, Sri Resqina R. Laydi, menjelaskan bahwa Balai Benih Udang Mata memiliki peran vital sebagai pusat produksi benur berkualitas di Bumi Anoa. Dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta benur per siklus atau sekitar 4 juta benur per tahun, fasilitas ini telah menyuplai kawasan tambak di Konawe Selatan hingga Bombana. Jika dikalkulasikan dengan hasil produksi udang mencapai 400 ton, sektor ini berpotensi menghasilkan omzet hingga Rp24 miliar bagi para pelaku usaha, di samping kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp125 juta pada tahun 2026.
Wakil Gubernur Sultra, Hugua, saat meninjau fasilitas Balai Benih Udang Mata didampingi Plt. Kadis DKP Sultra, Sri Resqina R. Laydi, Kamis (26/3/2026).
Selain perbenihan, perhatian pemerintah juga tertuju pada Balai Jasa Dok Perbengkelan yang mendukung operasional armada nelayan. Fasilitas ini menyediakan layanan perawatan kapal dengan biaya terjangkau, yang pada tahun 2025 lalu menyumbangkan PAD sebesar Rp128 juta. Untuk tahun ini, pemerintah optimistis menaikkan target PAD menjadi Rp250 juta, bahkan diproyeksikan melonjak hingga Rp500 juta per tahun jika kapasitas fasilitas ditingkatkan dari 2 rel menjadi 5 rel melalui perbaikan sarana prasarana yang lebih modern.
Menanggapi potensi besar tersebut, Wakil Gubernur Sultra, Hugua, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat optimalisasi aset-aset produktif ini. Mantan Bupati Wakatobi dua periode tersebut menyampaikan bahwa kebijakan penganggaran daerah melalui APBD harus mulai difokuskan pada sektor yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD dan nilai ekonomi tinggi. Hugua menekankan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD sangat krusial untuk memastikan aset kelautan ini dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Sebagai langkah tindak lanjut, Hugua menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Gubernur dan pihak legislatif agar arah kebijakan pengembangan fasilitas perikanan ini memiliki payung kebijakan yang kuat. Optimalisasi aset strategis ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara semata, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi para nelayan dan pengusaha tambak di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.(*)
Editor: Redaksi |Laporan: Wan
Comment