FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI – Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan luas laut mencapai sekitar 3,25 juta km (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2022). Potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari US$1,33 triliun per tahun atau setara dengan sekitar Rp20.000 triliun, mencakup berbagai sektor strategis seperti perikanan, pariwisata bahari, energi, dan transportasi laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan; Bappenas, Kompas.com, 2023 ). Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor ini seharusnya menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Salfila, Mahasiswa S3 Ilmu Pertanian Universitas Halu Oleo (UHO), penulis opini yang menyoroti tantangan tata kelola dan kebocoran ekonomi maritim Indonesia.
Namun, muncul paradoks yang signifikan, di tengah besarnya potensi tersebut, sebagian besar nelayan Indonesia masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya dan efektivitas kebijakan pengelolaannya.
Eksploitasi Sumber Daya dan Kebocoran Ekonomi
Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa praktik illegal fishing masih menjadi tantangan serius dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp100–300 triliun per tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2024). Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini mencerminkan terjadinya economic leakage yang mengurangi potensi penerimaan negara dan melemahkan daya saing sektor perikanan nasional.
Laporan Food and Agriculture Organization mencatat bahwa sekitar 34% stok ikan global telah mengalami overfishing, yang mengindikasikan tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya (Food and Agriculture Organization (FAO), 2025). Jika tidak dikendalikan, eksploitasi berlebih ini berpotensi menurunkan produktivitas sektor perikanan dalam jangka panjang.
Ketimpangan Struktur Ekonomi Maritim
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mayoritas nelayan Indonesia masih tergolong nelayan skala kecil dengan keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar (Sensus Pertanian 2023 (ST2023) – Tahap II subsektor perikanan, 2024). Dalam konteks ekonomi pembangunan, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktur dalam rantai nilai (value chain) sektor perikanan.
Nelayan berada pada posisi paling lemah dalam rantai distribusi, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh pelaku usaha di sektor hilir. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi maritim belum sepenuhnya inklusif.
Degradasi Lingkungan dan Risiko Ekonomi Jangka Panjang
Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kerusakan ekosistem laut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat peningkatan pencemaran laut, khususnya akibat sampah plastik (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023)). Selain itu, lebih dari 30% terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi rusak (detiknews, 2014).
Dalam perspektif ekonomi lingkungan, degradasi ini berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang melalui penurunan produktivitas perikanan, berkurangnya daya tarik wisata bahari, serta meningkatnya biaya rehabilitasi lingkungan.
Kritik terhadap Tata Kelola dan Arah Kebijakan
Permasalahan mendasar terletak pada tata kelola yang belum optimal. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, implementasinya masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, fragmentasi kebijakan, dan rendahnya transparansi.
Orientasi kebijakan yang cenderung berfokus pada peningkatan produksi belum sepenuhnya diimbangi dengan prinsip keberlanjutan dan pemerataan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan maritim masih bersifat growth-oriented, tetapi belum sepenuhnya equity-oriented dan sustainability-oriented.
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Maritim
Menjawab tantangan tersebut, diperlukan reorientasi kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan, yakni: penguatan penegakan hukum untuk mengurangi praktik illegal fishing, pemberdayaan nelayan melalui akses pembiayaan, teknologi, dan digitalisasi pasar, reformasi rantai distribusi guna meningkatkan nilai tambah di tingkat nelayan, penerapan prinsip ekonomi biru yang menyeimbangkan pertumbuhan dan keberlanjutan, dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sumber daya laut
Potensi besar sektor maritim Indonesia tidak secara otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat. Tanpa tata kelola yang efektif dan kebijakan yang inklusif, kekayaan laut justru berisiko menjadi sumber ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Maka. pembangunan ekonomi maritim ke depan tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang adil dan keberlanjutan sumber daya.
“Laut Indonesia bukan sekadar aset ekonomi, melainkan fondasi strategis pembangunan nasional yang harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab,”
Editor: Redaksi | Penulis: Salfila
Comment