FAKTAINDONESIA.NET, BUTON SELATAN – Anggota DPRD Buton Selatan, La Ode Asmin, menagih komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk merealisasikan sejumlah janji politik yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7/2026).
Dalam penyampaiannya, politisi Partai Hanura tersebut mengapresiasi keberhasilan Pemkab Buton Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan perlu dipertahankan.
Selain itu, Asmin juga memberikan apresiasi atas dimulainya pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan janji-janji politik yang telah menjadi komitmen kepada masyarakat. Salah satu yang disorot adalah program pemasangan kabel bawah laut yang hingga kini belum terealisasi.
Menurut Asmin, program tersebut bukan sekadar janji kampanye, melainkan telah masuk dalam visi dan misi kepala daerah serta diterjemahkan ke dalam RPJMD sebagai pedoman pembangunan selama satu periode pemerintahan.
“Jika program ini tidak dapat direalisasikan, tentu akan berdampak terhadap capaian target pembangunan daerah. Apabila terdapat kendala, pemerintah harus melakukan evaluasi, termasuk mempertimbangkan revisi RPJMD sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat memiliki hak untuk menagih realisasi janji politik yang telah disampaikan saat kampanye. Karena itu, pemerintah diminta memberikan kepastian terhadap pelaksanaan program-program strategis yang telah dijanjikan.
Selain kabel bawah laut, Asmin juga menyoroti rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah diwacanakan sejak 2025 namun hingga kini belum terlaksana.
Menurutnya, penyederhanaan struktur OPD dapat menjadi langkah efisiensi anggaran di tengah kebijakan penghematan belanja pemerintah. Anggaran hasil efisiensi tersebut dinilai dapat dialihkan untuk membiayai program pembangunan yang manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di sisi lain, Asmin menilai polemik pembangunan pelataran rumah jabatan bupati tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan karena seluruh program yang masuk dalam APBD telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Menutup penyampaiannya, Asmin meminta Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan daerah.
Menurutnya, pelibatan masyarakat lokal tidak hanya meningkatkan perputaran ekonomi daerah, tetapi juga memastikan manfaat APBD benar-benar dirasakan oleh warga Buton Selatan.(*)
Editor : Redaksi | Laporan : Sul
Comment