FAKTAINDONESIA.NET, KONSEL — Kondisi sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi keluhan masyarakat Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Di tengah keterbatasan akses transportasi dan kondisi wilayah yang masih relatif terisolir, masyarakat kini harus menghadapi persoalan lain yang semakin menambah berat kehidupan sehari-hari, yakni sulitnya memperoleh BBM.
Bagi masyarakat Laonti, BBM bukan sekadar kebutuhan kendaraan untuk bepergian. Bensin dan solar menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat yang mayoritas menggantungkan penghasilan sebagai nelayan dan petani.
Perahu membutuhkan BBM untuk melaut. Mesin pertanian membutuhkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas di kebun dan ladang. Begitu pula transportasi masyarakat yang membutuhkan bensin untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Namun, ketika BBM sulit diperoleh, hampir seluruh aktivitas tersebut ikut terdampak.
Kondisi itu membuat sebagian masyarakat Laonti merasa semakin terpinggirkan. Di tengah upaya masyarakat bertahan dengan keterbatasan akses, kebutuhan dasar seperti BBM justru menjadi persoalan yang belum mendapatkan solusi yang benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Seorang mantan kepala desa di wilayah Laonti, Yupa, turut menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini.
Menurut Yupa, pemerintah daerah perlu melihat persoalan BBM di Laonti bukan hanya sebagai persoalan distribusi, tetapi sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Ia menilai perlu ada inovasi dan langkah khusus dari pemerintah daerah untuk mencari solusi atas kondisi geografis Laonti yang memang berbeda dengan wilayah perkotaan maupun kecamatan lain yang aksesnya jauh lebih mudah.
“Kami turut prihatin melihat kondisi masyarakat Laonti saat ini. Pemerintah daerah harus memikirkan solusi yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat, karena BBM bagi masyarakat Laonti merupakan kebutuhan utama untuk mencari nafkah,” ujar Yupa. Jumat (18/9/26)
Ia berharap pemerintah daerah dapat membangun komunikasi dengan pihak Pertamina agar ke depan terdapat fasilitas penyaluran BBM yang lebih dekat dan khusus melayani kebutuhan masyarakat Laonti.
Menurutnya, salah satu solusi yang dapat dibicarakan adalah menghadirkan SPBU atau SPBN khusus yang dapat melayani pasokan bahan bakar bagi masyarakat, khususnya nelayan dan petani.
Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting mengingat sebagian besar masyarakat Laonti masih bergantung pada bensin dan solar untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
“Kalau memang memungkinkan, pemerintah daerah harus berkomunikasi dengan Pertamina agar di Laonti ada SPBU atau SPBN yang bisa melayani kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang hidup dari laut dan pertanian justru kesulitan mendapatkan BBM untuk bekerja,” katanya.
Sistem Barcode dan Persoalan Akses Masyarakat
Persoalan semakin terasa bagi masyarakat yang belum memiliki barcode atau akses pembelian BBM sesuai sistem yang diterapkan di SPBU.
Dalam kondisi tertentu, masyarakat Laonti yang tidak memiliki barcode mengaku kesulitan mendapatkan pelayanan BBM di SPBU. Situasi tersebut menjadi semakin berat karena masyarakat harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencari bahan bakar.
Bagi warga di wilayah yang akses transportasinya mudah, persoalan tersebut mungkin dapat diatasi dengan berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya. Namun bagi masyarakat Laonti, kondisinya berbeda.
Jarak, akses transportasi, biaya perjalanan dan kondisi geografis membuat pilihan masyarakat menjadi sangat terbatas.
Ketika BBM tidak tersedia atau tidak dapat diperoleh, masyarakat bukan hanya kehilangan kesempatan untuk menggunakan kendaraan, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk bekerja. Nelayan tidak bisa melaut, Petani kesulitan menjalankan aktivitas yang membutuhkan mesin.
Transportasi masyarakat ikut terganggu.
Perdagangan kecil dan aktivitas ekonomi lainnya pun dapat ikut terdampak. Kondisi inilah yang membuat masyarakat berharap persoalan BBM di Laonti tidak dilihat hanya dari sisi aturan dan sistem distribusi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Untuk diketahui, Kecamatan Laonti hingga kini masih tergolong sebagai wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Meskipun pembangunan jalan darat mulai menghubungkan Laonti dengan wilayah lainnya, kondisi jalan tersebut dinilai belum sepenuhnya maksimal untuk menjadi satu-satunya pilihan mobilitas masyarakat.
Dalam berbagai kebutuhan, masyarakat Laonti masih mengandalkan transportasi laut. Untuk menuju Kota Kendari maupun wilayah lain, sebagian masyarakat masih menggunakan kapal atau jalur laut. Kondisi geografis tersebut membuat persoalan BBM menjadi jauh lebih sensitif bagi masyarakat.
Ketika pasokan bahan bakar tersendat, maka yang ikut tersendat bukan hanya kendaraan, tetapi roda kehidupan masyarakat.
Seorang nelayan yang tidak memiliki bensin atau solar tidak bisa dengan mudah mengganti pekerjaannya. Laut adalah sumber kehidupannya.
Begitu pula petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mendukung aktivitas pertanian. Ketika mesin tidak dapat digunakan, pekerjaan dapat tertunda dan pendapatan keluarga ikut terancam.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, persoalan tersebut tentu menjadi beban tambahan. Yupa berharap pemerintah daerah tidak menunggu sampai kondisi masyarakat semakin sulit sebelum mengambil langkah.
Menurutnya, diperlukan komunikasi lintas pihak, termasuk pemerintah daerah, Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari pola distribusi BBM yang sesuai dengan kondisi geografis serta kebutuhan masyarakat Laonti.
“Masyarakat Laonti tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin mendapatkan akses terhadap kebutuhan yang sangat penting untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintah hadir dengan inovasi, bukan sekadar menerapkan sistem yang sama tanpa melihat perbedaan kondisi setiap wilayah.
Menurutnya, kebijakan yang baik perlu tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses seperti Laonti.
Sulitnya akses BBM dikhawatirkan semakin mempersempit ruang gerak masyarakat Laonti yang selama ini sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan.
Masyarakat di sana telah menghadapi persoalan jarak, transportasi, infrastruktur dan keterbatasan akses menuju pusat pemerintahan maupun pusat ekonomi.
Kini, ketika BBM yang menjadi kebutuhan utama nelayan dan petani juga sulit diperoleh, masyarakat kembali harus berhadapan dengan persoalan baru.
Harapan masyarakat sederhana: bisa mendapatkan BBM dengan mudah, aman dan sesuai aturan, tanpa harus menempuh perjalanan yang membebani mereka.
Sebab bagi masyarakat Laonti, satu liter bensin atau solar bukan hanya soal bahan bakar. Di dalamnya ada harapan seorang nelayan untuk membawa pulang hasil tangkapan.
Ada perjuangan seorang petani untuk menghidupi keluarga. Ada kebutuhan anak-anak yang harus dipenuhi. Ada dapur rumah tangga yang harus tetap mengepul. Dan ada kehidupan masyarakat yang harus terus berjalan.
Karena itu, persoalan BBM di Laonti diharapkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bukan hanya melalui imbauan, tetapi melalui solusi konkret yang sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Masyarakat Laonti telah lama menunggu akses yang lebih mudah. Ketika jalan darat perlahan mulai terbuka, mereka tentu berharap akses terhadap kebutuhan dasar lainnya juga ikut mendapatkan perhatian.
Jangan sampai masyarakat yang sudah lama berjuang keluar dari keterisolasian justru kembali menghadapi tembok baru berupa sulitnya mendapatkan BBM.
Kini, masyarakat hanya berharap pemerintah hadir, mendengar dan mencari jalan keluar bersama Pertamina agar kebutuhan BBM bagi nelayan, petani dan masyarakat Laonti dapat terpenuhi secara layak, teratur dan sesuai ketentuan. (An-)
Comment