FAKTAINDONESIA.NET – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengajak seluruh pengurus NU di semua tingkatan untuk bersama-sama menyiapkan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU secara sah, bermartabat, dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ajakan tersebut disampaikan Gus Yahya saat membacakan Surat Pernyataan PBNU Nomor: 4937/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 tentang Tanggapan atas Tabayun Rais Aam: Menjernihkan Masalah, Menatap Masa Depan, di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).
“Marilah kita bersama-sama, dalam semangat musyawarah, menyiapkan Muktamar yang legitimate dan sesuai dengan AD/ART sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan dan membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik,” ujar Gus Yahya.
Ia menegaskan bahwa dinamika dan perbedaan pandangan yang terjadi belakangan ini tidak seharusnya berujung pada perpecahan berkepanjangan yang justru merugikan NU sebagai jam’iyah besar. Menurutnya, energi organisasi seharusnya difokuskan pada khidmah dan kerja-kerja keumatan, bukan pada konflik internal.
Gus Yahya juga mengajak seluruh pengurus NU di berbagai lapisan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mengurus jam’iyah, tanpa terpengaruh oleh ketegangan yang sedang berlangsung. Ia menyerukan semangat saling memaafkan dan memperkuat ukhuwah demi menjaga persatuan organisasi.
“Saya mengajak semua pihak, termasuk diri saya sendiri, untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan,” katanya.
Terkait Surat Tabayun Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Gus Yahya menilai substansi surat tersebut memiliki keterkaitan konteks yang utuh dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Ia menyebut, jika dipahami secara menyeluruh, maka akan terlihat bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah yang digelar di Hotel Aston pada 20 November 2025 beserta seluruh keputusan turunannya tidak memiliki dasar yang sah.
“Keputusan tersebut, termasuk klaim penetapan Penjabat Ketua Umum, tidak memiliki landasan dan bertentangan dengan AD/ART NU sehingga batal demi hukum,” tegasnya.
Sebagai mandataris Muktamar, Gus Yahya menegaskan penolakannya terhadap rangkaian keputusan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah, konstitusi, serta tatanan organisasi yang diwariskan para pendiri Nahdlatul Ulama.
Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan NU tetap berjalan di atas rel konstitusional, dengan menjunjung tinggi nilai persaudaraan, musyawarah, dan kemaslahatan jam’iyah menuju masa depan yang lebih baik.(*)
Editor : Samsul
Comment