SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berita Sultra Pemerintah

IKIP 65,18 Tahun 2025 Jadi Alarm, Pemprov Sulawesi Tenggara Tanggap Perbaiki Sistem Layanan Informasi

Rapat Sinergitas Komisi Informasi Provinsi Sultra, bersama PPID Utama dan PPID Pembantu se-Sultra Tahun 2026 di salah satu hotel di Kendari, pada Selasa (14/4/2026).

FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra), terus memperkuat layanan informasi publik terbuka, aktif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Upaya ini krusial, untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan iklim investasi kondusif di daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, menekankan keterbukaan informasi harus menjadi inti pelayanan pemerintah, bukan sekadar formalitas.

Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Sinergitas Komisi Informasi Provinsi Sultra, bersama PPID Utama dan PPID Pembantu se-Sultra Tahun 2026 di salah satu hotel di Kendari, pada Selasa (14/4/2026).

Acara bertema “Sinergi dalam Harmoni Menuju Sultra yang Informatif” tersebut dibuka secara resmi.

Pantai Selatan Jawa hingga Maluku‑Papua Waspada Gelombang Tinggi Laut Mulai 15 hingga 18 April 2026

“Transparansi informasi sangat berpengaruh terhadap banyak sektor, terutama investasi.”

“Daerah dengan keterbukaan informasi yang baik akan lebih dipercaya karena masyarakat dan investor memiliki akses yang jelas terhadap informasi,” ujarnya.

Apalagi capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sultra 2025 berada kategori sedang.

Dengan nilai 65,18, turun dari tahun sebelumnya. Jadi sinyal perlunya pembenahan sistem pelayanan informasi secara konsisten.

Asrun menyoroti tiga prioritas utama, yakni peningkatan literasi masyarakat soal hak atas informasi publik, sehingga warga tak hanya dapat akses tapi juga memanfaatkannya.

Pemkot Kendari Perketat Penanganan di Lampu Merah, Dinsos Pakai Kendaraan Pribadi untuk Jaring Jalanan

Penguatan kapasitas pengelola melalui kompetensi dan sertifikasi PPID.

Lalu, payanan informasi digital via website di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kini sudah tersedia penuh.

“Jangan hanya menyediakan ruang informasi, tetapi harus diisi dan terus diperbarui,” tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi Informasi Sultra, Hasmansyah Umar, menegaskan peran strategisnya sebagai mitra pemerintah untuk memastikan keterbukaan informasi efektif dan berkualitas.

“Melalui berbagai program yang dijalankan, kami berkomitmen memastikan hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi secara optimal.”

2 Wilayah di Sulawesi Tenggara Diguyur Hujan Ringan 16 April 2026, Update Cuaca Sultra Besok

“Kami juga mendorong badan publik untuk lebih proaktif dalam membuka akses informasi,” ujarnya. (*)

Editor: Redaksi | Laporan: Sul

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement
× Advertisement