Penulis: Jumran Saputra
Ketua DPD Partai NasDem Wakatobi
FAKTAINDONESIA.NET – Di tengah hiruk-pikuk dinamika politik Sulawesi Tenggara (Sultra) pada era pemerintahan ASR, perhatian publik kerap tersedot pada konflik elite, manuver kekuasaan, serta tarik-menarik kepentingan politik. Namun, di balik itu semua, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar dan berdampak langsung pada masyarakat bagaimana keputusan strategis pembangunan diambil, siapa yang dilibatkan, dan sejauh mana pengalaman kepemimpinan benar-benar dimanfaatkan.
Pengalaman pembangunan di Kabupaten Wakatobi menjadi pelajaran penting. Ketika Hugua dilantik sebagai Bupati Wakatobi, hanya sekitar dua bulan setelah visi dan misi pemerintahannya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ia langsung mengambil langkah strategis dengan memulai pembangunan Bandara Wakatobi.
Keputusan tersebut bukan sekadar retorika politik, melainkan terobosan nyata yang hingga kini dampaknya masih dirasakan.
Bandara Wakatobi menjadi infrastruktur vital yang membuka keterisolasian wilayah, memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong sektor pariwisata, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa keberanian mengambil keputusan strategis sejak awal masa pemerintahan dapat melahirkan dampak pembangunan jangka panjang.
Namun, pertanyaan kemudian mengemuka: mengapa pola terobosan semacam itu tidak terlihat ketika Hugua menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di era ASR?
Jawaban yang paling rasional bukan terletak pada kapasitas personal, melainkan pada ruang kewenangan dan tata kelola kekuasaan. Dalam praktik pemerintahan daerah, posisi Wakil Gubernur kerap berada dalam situasi paradoks. Secara formal merupakan pimpinan daerah, namun secara fungsional tidak selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis, terutama pada tahap implementasi pembangunan.
Padahal, secara politik dan administratif, Wakil Gubernur seharusnya menjadi mitra utama Gubernur dalam mendorong percepatan dan lompatan pembangunan, bukan sekadar pelengkap struktur birokrasi.
Pengalaman Hugua sebagai mantan Bupati Wakatobi yang terbukti mampu melahirkan terobosan konkret sejatinya merupakan aset kelembagaan yang sangat berharga. Ketika pengalaman dan kapasitas semacam ini tidak diintegrasikan dalam kebijakan tingkat provinsi, yang hilang bukan hanya gagasan dan inovasi, tetapi juga momentum percepatan pembangunan itu sendiri.
Situasi ini mencerminkan persoalan kepemimpinan yang lebih luas di era ASR, yakni kecenderungan pemusatan pengambilan keputusan dalam satu lingkar kekuasaan. Dalam kondisi tertentu, peran strategis justru dimainkan oleh figur di luar struktur formal pemerintahan, sementara pejabat yang memiliki kewenangan dan rekam jejak justru tidak diberi ruang optimal.
Akibatnya, pemerintahan berjalan tanpa orkestrasi yang solid. Konflik elite menguras energi, sementara pembangunan berjalan tanpa arah yang jelas dan terukur.
Pembangunan daerah, sejatinya, tidak akan pernah melompat jauh jika dikelola dengan logika kekuasaan yang sempit. Sulawesi Tenggara membutuhkan kepemimpinan yang berani membuka ruang kolaborasi, menghargai pengalaman, serta menempatkan kewenangan pada jalurnya. Tanpa itu, konflik elite hanya akan menjadi drama berulang, sementara masyarakat terus menunggu hasil pembangunan yang tak kunjung terasa.
Pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli siapa yang paling berpengaruh dalam lingkar kekuasaan. Yang mereka butuhkan adalah jalan yang terbuka, ekonomi yang bergerak, lapangan kerja yang tercipta, dan pelayanan publik yang semakin membaik. Ketika pengalaman dan kapasitas pemimpin dikalahkan oleh kepentingan politik jangka pendek, maka yang dikorbankan bukan elite, melainkan masa depan daerah.
Pelajaran dari Wakatobi seharusnya menjadi cermin bagi Sulawesi Tenggara di era ASR. Pembangunan membutuhkan keberanian mengambil keputusan, kepemimpinan yang saling menguatkan, serta kemauan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Jika tidak, sejarah bukan hanya akan mencatat siapa yang berkuasa, tetapi juga kesempatan yang terbuang dan harapan rakyat yang dibiarkan menggantung.(*)
Comment