FAKTAINDONESIA.NET – Upaya memperkuat perlindungan dan solidaritas antarjurnalis di daerah terus digalakkan.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Nasional, didukung Yayasan Tifa melalui program Jurnalisme Aman, resmi membentuk KKJ Sulawesi Tenggara.
Kegiatan peluncuran KKJ Sultra dirangkaikan dengan Pelatihan Keamanan Jurnalis dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perlindungan dan Solidaritas Jurnalis di Daerah” yang digelar pada 24–25 Oktober 2025 di Kota Kendari.
Koordinator Advokasi AJI Indonesia sekaligus KKJ Nasional, Erick Tanjung, dalam sambutannya menyoroti meningkatnya angka kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.
“Sejak Januari hingga Oktober 2025 tercatat 70 kasus kekerasan terhadap jurnalis angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bentuknya beragam, mulai dari ancaman, penganiayaan, hingga serangan digital. Ini menjadi alarm serius yang harus kita tanggapi bersama,” tegas Erick.
Ia menambahkan, penting bagi komunitas jurnalis di daerah untuk memiliki jejaring perlindungan yang solid agar setiap kasus dapat dimitigasi dan ditangani secara cepat.
Senada, Arie Mega, Project Officer Jurnalisme Aman, menekankan pentingnya menjaga semangat solidaritas di tengah meningkatnya ancaman terhadap jurnalis.
“Sepanjang tahun ini, 70 kasus kekerasan sudah tercatat. Tapi saya masih optimis, semangat solidaritas dan keberanian jurnalis di Indonesia belum padam,” ujarnya.
Sementara itu, Ridwan Lapasere, anggota Divisi Advokasi AJI Indonesia dan AJI Palu, mengungkapkan bahwa Sulawesi Tenggara menjadi wilayah dengan kasus kekerasan terhadap jurnalis tertinggi di Kawasan Sulawesi dalam tiga tahun terakhir.
“Yang menarik, pelaku kekerasan di Sultra kebanyakan bukan aparat, melainkan orang tidak dikenal. Ini menunjukkan ancaman bagi jurnalis bisa datang dari mana saja,” kata Ridwan.
Dalam sesi diskusi, Fadly Aksar dari IJTI Sultra menilai kompleksitas masalah jurnalisme di daerah turut memperparah situasi.
“Banyak wartawan belum memahami kode etik, bisnis media tidak sesuai regulasi Dewan Pers, dan minim advokasi hukum. Kasus kekerasan jarang sampai ke pengadilan karena kurangnya pendampingan hukum,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Jusman dari Peradi Sultra menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan KKJ Sultra.
“Kami dari Peradi siap berkolaborasi. Pembentukan KKJ ini penting, karena jurnalis sangat rentan terhadap kekerasan,” katanya.
Arie menegaskan, kehadiran KKJ Sultra bukan hanya forum bagi jurnalis, tetapi wadah kolaboratif lintas sektor yang melibatkan organisasi sipil, lembaga bantuan hukum, dan komunitas media.
“KKJ ini hadir untuk memastikan tidak ada jurnalis yang berjalan sendirian ketika mengalami kekerasan,” tutupnya.
Peluncuran KKJ Sultra turut mendapat apresiasi dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, yang selama empat tahun terakhir mendukung program Jurnalisme Aman.
“Kebebasan pers adalah fokus penting bagi kami. Kami mengapresiasi pelatihan keselamatan jurnalis dan pembentukan KKJ di berbagai daerah,” kata Sinta Suryani, Senior Policy Officer Kedutaan Belanda.
Adapun struktur KKJ Sulawesi Tenggara diketuai oleh Fadly Aksar (IJTI), dengan M. Sadli Saleh (AJI Kendari) sebagai sekretaris dan Yuni Kasir (PusPAHAM Sultra) sebagai bendahara.
Peluncuran ini dihadiri perwakilan dari berbagai organisasi seperti AJI Kendari, IJTI Sultra, AMSI Sultra, WALHI Sultra, PusPAHAM Sultra, perwakilan pengacara, dan pers mahasiswa.(*)
Editor : Redaksi | Laporan : Samsul
Comment