JAKARTA – Hasil survei yang dirilis SMRC dan Indikator Politik Indonesia pada pertengahan Juli 2026 menunjukkan adanya perubahan peta elektabilitas tokoh nasional.
Dalam survei tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) berada di posisi teratas dengan tingkat elektabilitas 31,4 persen, mengungguli Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh 18,18 persen. Sementara Anies Baswedan berada di posisi berikutnya dengan 11,6 persen.
Menanggapi hasil survei tersebut, Direktur Sinergi Data Indonesia (SDI), Barkah Pattimahu, menilai kondisi itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Menurut mantan peneliti dan konsultan LSI Denny JA tersebut, hasil survei hanya menggambarkan persepsi publik pada saat pengambilan data dilakukan, bukan menjadi penentu hasil akhir pemilihan presiden.
“Survei adalah potret penilaian masyarakat dalam rentang waktu tertentu. Berbagai peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik akan memengaruhi jawaban responden saat survei dilakukan,” ujar Barkah.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang diduga memengaruhi turunnya elektabilitas Prabowo adalah menguatnya perhatian publik terhadap berbagai isu nasional, termasuk kasus yang menyeret oknum di lingkungan Kejaksaan Agung. Meski tidak berkaitan langsung dengan Presiden Prabowo secara personal, menurutnya akumulasi berbagai isu tersebut ikut membentuk persepsi masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.
Meski demikian, Barkah optimistis elektabilitas Prabowo masih sangat berpeluang kembali meningkat bahkan merebut posisi teratas sebelum Pemilu 2029.
Ia mengemukakan sedikitnya lima faktor yang dapat menjadi modal Prabowo untuk melakukan rebound elektoral. Pertama, tingkat popularitas Prabowo yang telah terbentuk secara nasional dan keuntungan sebagai petahana. Kedua, keberadaan berbagai program populis pemerintah yang dinilai mampu meningkatkan tingkat kesukaan masyarakat terhadap Presiden. Ketiga, komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan pengawasan terhadap penyalahgunaan sumber daya negara. Keempat, evaluasi serta perombakan kabinet terhadap menteri yang dinilai kurang optimal. Kelima, meminimalkan narasi yang berpotensi menimbulkan sentimen negatif di tengah masyarakat.
Menurut Barkah, dinamika elektabilitas menjelang pemilu merupakan hal yang lazim terjadi dalam politik Indonesia. Pergeseran dukungan pemilih dapat dipengaruhi oleh momentum politik maupun strategi kampanye yang efektif.
Ia mencontohkan pada Pilpres 2024 terjadi perpindahan dukungan di sejumlah wilayah yang akhirnya menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran. Karena itu, ia menilai peluang elektabilitas Prabowo untuk kembali meningkat dalam beberapa waktu ke depan masih terbuka lebar.
Comment