FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI – Rizki Brilian Pagala menegaskan komitmennya untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pergantian kepemimpinan. Ia menyebut, dinamika pergantian jabatan merupakan hal yang lumrah dalam dunia politik.
Rizki mengaku prihatin dengan berbagai isu yang beredar di tengah publik. Ia berharap, polemik tersebut tidak memperkeruh wajah politik yang seharusnya berjalan secara sehat dan demokratis.
“Isu yang sedang beredar saya juga ikut prihatin. Jangan sampai isu-isu ini menjadikan wajah politik kita sangat dramatis,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dirinya telah menerima langsung surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang disampaikan melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Atas dasar itu, ia menegaskan akan menjalankan instruksi partai sebagai bentuk loyalitas kader.
“Saya sudah menerima surat dari DPP yang disampaikan oleh DPW dan diberikan langsung ke saya. Saya akan tunduk dan patuh kepada perintah partai, dan itu saya lakukan dalam setiap pengambilan keputusan,” jelasnya.
Terkait ketidakhadirannya dalam rapat paripurna, Rizki memberikan klarifikasi bahwa hal tersebut bukan disengaja. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR sebelumnya.
“Pagi hari saya sudah berkantor, siang hari saya sampaikan kepada pimpinan lain, termasuk Ketua DPR, bahwa saya ada agenda di luar. Saya juga sampaikan setelah selesai akan bergabung, namun waktu tidak sempat karena paripurna sudah selesai,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa jalannya rapat paripurna tetap berlangsung sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Agenda paripurna tetap terlaksana dengan baik dan sesuai tata aturan. Saya juga sudah sampaikan agar semua dilaksanakan sesuai aturan. Tidak ada niat pribadi untuk membatalkan, apalagi menggerakkan untuk membatalkan,” tegasnya.
Rizki menilai pergantian ketua sebagai bagian dari proses penyegaran dalam tubuh PKS. Ia menekankan bahwa seluruh kader wajib menghormati dan mengikuti keputusan tersebut.
“Pergantian ketua ini hal biasa. Partai juga sudah menjelaskan ini bagian dari penyegaran. Sebagai kader, kita harus tunduk dan patuh,” ucapnya.
Ia juga mengimbau agar tidak ada lagi isu liar, termasuk terkait dugaan mobilisasi massa. Menurutnya, jika ada pergerakan massa, hal itu lebih kepada bentuk aspirasi simpatisan yang memiliki kedekatan emosional dengan perjalanan politik yang ada.
“Mobilisasi massa itu bisa saja dari simpatisan yang merasa memiliki proses perjalanan bersama. Kita harus hargai itu sebagai bagian dari demokrasi. Menyampaikan pendapat itu diatur dalam undang-undang, dan mereka punya hak,” ungkapnya.
Rizki menambahkan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk melarang aksi tersebut, selama berjalan dalam koridor hukum. Ia pun mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan mendukung setiap keputusan partai demi peningkatan kinerja ke depan.
“Kita hargai proses demokrasi ini agar berjalan dengan baik, dan kita dukung setiap keputusan partai untuk memaksimalkan kinerja ke depan,” pungkasnya.
Editor: Redaksi | Laporan: Sul
Comment