FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI – Indonesia merupakan negara kepulauan sebanyak 17.508 pulau sehingga dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua dunia. Fakta ini bukan hanya sebagai klaim geografis, tetapi identitas dan warisan yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi yang tak tertandingi. Namun, sektor maritim yang berkontribusi hanya 7% dari PDB Indonesia (Antaranews.com, 26 Mei 2025) yang secara ideal harusnya mampu menyumbang sebesar 70%.
Paradoks ini bukan hanya tentang kebijakan yang kurang tepat atau anggaran yang belum memadai. Namun, jika kita menelisik lebih dalam dan lebih mengusik maka akan menemukan defisit etika dalam cara memandang, mengelola, dan mewarisi laut kepada generasi mendatang. Ketika nelayan tradisional di pesisir Sulawesi masih mengandalkan perahu kayu tanpa GPS sementara kapal asing legal maupun ilegal meraup kekayaan dari Zona Ekonomi Eksklusif kita.
La Remba Garuda, Mahasiswa S3 Ilmu Pertanian Universitas Halu Oleo (UHO), penulis opini “Paradoks Maritim Indonesia, Defisit Etika di Balik PDB Laut yang Hanya 7%”
Selama puluhan tahun, narasi pembangunan Indonesia dominan berpusat pada daratan, sedangkan laut diperlakukan sebagai halaman belakang. Menjadi ruang yang dieksploitasi ketika dibutuhkan, tetapi abai dari agenda utama. Akibatnya, kita yang memiliki perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi (Kkp.go.id, 06 Februari 2026) yang dimanfaatkan jauh di bawah potensinya, sementara 16,42 juta jiwa (Pelakita.id, 06 April 2026) masyarakat pesisir hidup dalam kemiskinan struktural.yang nyaris tak bergerak dari dekade ke dekade. Pertanyaanya adalah apa yang salah? Jawabannya bukan di laut yang luas, tetapi defisit etika tata kelola.
Laut Dijadikan Keranjang Sampah
Laporan KKP 2025, volume sampah Indonesia yang masuk ke laut diperkirakan mencapai 16 juta ton (databoks.katadata.co.id, 20 April 2026). Bahkan Indonesia menjadi penyumbang sampah laut terbesar kedua dunia, cuma kalah dari China. Tentu semua ini tidak lepas dari kurangnya kesadaran dari rakyat hingga elit akan pentinya menjaga kebersihan baik di darat lebih-lebih di laut.
Etika “habis manis sepah dibuang” ini bikin wisata Bahari mati. Akibatnya berdampak pada perikanan maupun biota laut lainnya. Di mana ikan-ikan berpotensi terpapar timbal maupun mikroplastik sehingga dapat mengganggu aktivitas ekspor perikanan di luar negeri berpotensi besar ditolak. Efek dominonya nilai devisa yang dihasilkan dari ekspor perikanan terancam menurun hingga pertumbuhan ekonomi bisa melambat karena PDB mengalami resesi, bahkan mengakibatkan pengangguran meningkat.
Izin Jadi Komoditas, Bukan Amanah
Secara hukum UU No. 1 Tahun 2024 sangat tegas melarang aktivitas tambang di pulau kecil dan sempadan pantai. Bahkan diperkuat dengan putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023 menegaskan pelarangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, realita melalui kajian KPK dari 246 IUP ada sekitar 43 IUP diberikan izin kepada pulau dengan luas di bawah 10 hektare, bahkan 154 pertambangan tidak setor jaminan reklamasi (Detiknews.com, 21 Oktober 2025). Kasus nikel di Konawe Kepulauan, timah di Bangka Belitung, Pulau Kabaena, bahkan di Raja Ampat walau 4 IUP sudah dicabut, tetapi semua itu terbit karena tanda tangan basah.
Ketika izin diobral, yang masuk bukan investor tapi penjarah. Akibatnya konflik antara nelayan dengan tambang hampir setiap hari hingga memakan korban jiwa, ekosistem mengalami kerusakan, dan investor ESG kabur. Birokrasi tanpa etika sangat berpotensi besar merusak laut sehingga laut yang dimiliki tidak dipercaya pasar. Maka PDB 7% itu wajar.
Revolusi Etika sebelum Revolusi Infrastruktur
Pembangunan pelabuhan, tol laut, dan bantuan kapal hingga BBM semuanya penting, tetapi tanpa etika dalam pengelolaannya semua jadi bangkai. Etika merupakan kompas dari sebuah keputusan untuk berbuat. Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka sudah seharusnya setiap rakyat Indonesia dalam bertindak senantiasa menjadikan hukum Tuhan sebagai kompas utama. Para stakeholder harus mampu menghilangkan virus sekularisme dalam dirinya agar senantiasa merasa terawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga memiliki ketakutan dalam melakukan kesalahan. Oleh karena itu, untuk membangun Indonesia emas 2045 hingga berporos pada maritim membutuhkan etika spritual sebagai fondasi sehingga dapat memengaruhi etika-etika lainnya, yakni:
Pertama, etika kelembagaan. Institusi negara dan koorporasi harus beropersi dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berpihak pada kepentingan umum bukan pada kepetingan khusus. Kemudian aturan ditegakkan dengan benar tanpa memandang balu.
Kedua, etika profesional. Para perencana, insinyur, birokrat, dan pengusaha mengintegrasikan pertimbangan keadialan sosial.
Ketiga, etika publik. Masyarakat harus memiliki literasi yang cukup untuk menuntut pertanggungjawaban, berkontribusi dalam perencanaan, dan menolak narasi bahwa kerusakan adalah harga yang harus dibayar untuk kemajuan.
Empat, etika antargenerasi. Keputusan hari ini harus diukur dampaknya terhadap generasi yang belum lahir terutama dalam hal sumber daya alam, utang publik, dan perubahan iklim.
Negara maju seperti Norwegia jadi raja maritim bukan karena lautnya kebih kaya, termasuk Jepang sangat memperhatikan sektor maritim bahkan menjadi salah satu prioritas keamanan dan ekonomi. Tapi karena sangat memperhatikan kualitas sumber daya manusia agar memiliki etika yang benar. Sehingga memiliki pandangan yang benar, di mana memandang laut sebagai masa depan, akibatnya buang sampah di laut merupakan aib.
7% itu Cermin
PDB 7% bukan hanya angka statistik, tetapi merupakan cermin martabat kita sebagai bangsa Bahari. Kita punya laut luas, tapi mental kita masih sempit. Kita teriak “NKRI Harga Mati”, tapi kita biarkan laut mati pelan-pelan.
Sampai kita berani akui bahwa defisit terbesar Bangsa Indonesia bukan APBN, tetapi defisit etika. Sampai kapan pun poros maritim dunia cuma jadi jargon. Dan 2045 nanti, kita hanya jadi negara dengan gedung tinggi, tapi laut miskin dan rakyat hina di kampunya sendiri. Laut bersih, bangsa bermartabat, Laut kotor, PDB resesi. Pilih yang mana?
Editor: Redaksi | Penulis: La Remba Garuda
Comment