FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI – Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Sebagai akademisi, saya memandang bahwa kemelut industri nikel Indonesia hari ini telah memasuki fase yang sangat serius. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis pertambangan. Bukan hanya soal royalti. Bukan semata urusan RKAB dan harga nikel dunia.
Yang sedang terjadi adalah krisis arah dalam tata kelola nasionalisme ekonomi Indonesia.Pemerintah membangun narasi besar tentang hilirisasi: Indonesia harus berdaulat atas sumber daya alamnya. Indonesia tidak boleh lagi menjadi penjual bahan mentah. Indonesia harus mengendalikan rantai pasok nikel dunia.
Secara konseptual, gagasan itu benar.
Tetapi sebuah kebijakan nasional tidak cukup dinilai dari idealisme retoriknya. Ia harus diuji melalui konsistensi regulasi, keberlanjutan industri, dan dampak sosial yang ditimbulkannya terhadap rakyat.
Dan di titik inilah saya melihat mulai muncul kontradiksi serius. Hari ini pemerintah berbicara mengenai penguatan industri nasional, tetapi dalam praktiknya industri justru dibebani oleh ketidakpastian yang terus meningkat.
Kita menyaksikan:
– rencana kenaikan royalti tambang,
– pengetatan RKAB,
– revisi Harga Patokan Mineral (HPM),
– serta berbagai kebijakan baru yang dianggap membebani industri secara simultan.
Yang paling mengejutkan adalah munculnya klaim bahwa perubahan formula HPM menyebabkan kenaikan biaya produksi yang sangat signifikan pada beberapa rantai industri nikel.
Bagi saya, persoalan ini bukan sekadar konflik kepanjangan antara negara dan investor. Persoalannya jauh lebih dalam, karena industri nikel Indonesia hari ini telah menjadi fondasi ekonomi regional di banyak daerah penghasil.
Di Sulawesi, Maluku Utara, hingga berbagai kawasan timur Indonesia, ekonomi masyarakat sudah sangat tergantung pada:
– aktivitas tambang,
– hauling,
– smelter,
– kontraktor lokal,
– transportasi,
– UMKM kawasan industri,
– dan perputaran ekonomi pekerja tambang.
Artinya: ketika industri terguncang, yang pertama merasakan dampaknya bukan investor besar, tetapi masyarakat kecil di lingkar tambang.
Inilah aspek yang paling berbahaya apabila negara gagal membaca situasi secara utuh.Karena keresahan sosial di daerah penghasil biasanya tidak muncul secara tiba-tiba.
Ia dimulai dari perlambatan ekonomi lokal, penurunan daya beli, ancaman PHK, stagnasi proyek, dan ketidakpastian masa depan masyarakat.
Dalam ilmu ekonomi regional, kondisi seperti ini disebut sebagai gejala “single sector dependency”, yaitu ketergantungan ekonomi daerah terhadap satu sektor dominan tanpa diversifikasi yang memadai. Dan Indonesia saat ini sedang bergerak menuju risiko itu di kawasan industri nikel.
Saya memahami bahwa negara ingin meningkatkan penerimaan nasional melalui royalti dan penguatan kontrol produksi.Tetapi negara juga harus memahami: industri tidak hidup di ruang hampa.
Kebijakan yang berubah terlalu cepat akan menciptakan ketidakpastian struktural. Dan ketidakpastian adalah musuh paling mematikan bagi industri strategis jangka panjang.
Jadi, saya berpandangan bahwa pemerintah harus segera menghentikan pendekatan ekonomi yang terlalu bertumpu pada logika fiskal jangka pendek.
Negara tidak boleh melihat industri nikel hanya sebagai objek penerimaan royalti dan pajak.
Karena sektor ini telah menjadi penyangga ekonomi daerah, sumber stabilitas sosial kawasan,dan bagian dari geopolitik ekonomi nasional Indonesia.
Jika kebijakan nasional gagal menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, keberlangsungan industri, dan keselamatan sosial masyarakat lingkar tambang, maka kita sedang berjalan menuju krisis yang lebih besar.
Dan karena itu saya menegaskan:
Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan langsung. Presiden tidak cukup hanya menerima laporan birokrasi. Presiden harus memimpin langsung evaluasi total tata kelola hilirisasi nasional.
Sebab jika keresahan industri terus membesar, PHK mulai meluas, dan ekonomi daerah penghasil mulai melemah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya investasi. Yang dipertaruhkan adalah legitimasi politik nasionalisme ekonomi pemerintah sendiri.
Dan sejarah akan mencatat dengan sangat keras apabila proyek hilirisasi yang digadang-gadang sebagai simbol kedaulatan nasional justru meninggalkan
Editor: Redaksi | Penulis : Dr. La Ode Samsul Barani, SE., M.Si
Comment