FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI -Ketahanan pangan dewasa ini menjadi salah satu isu strategis global yang semakin kompleks dan multidimensional. Krisis iklim, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok pangan internasional, inflasi energi, hingga ketidakstabilan ekonomi global telah menciptakan ancaman serius terhadap sistem pangan dunia.
Laporan terbaru Food and Agriculture Organization menunjukkan bahwa indeks harga pangan global kembali mengalami kenaikan yang signifikan pada awal tahun 2026, setelah mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2025 akibat perang di kawasan Timur Tengah, gangguan distribusi energi dunia, dan meningkatnya biaya produksi pangan global.
Dalam situasi tersebut, ketahanan pangan tidak lagi sekadar berbicara mengenai ketersediaan beras, tetapi menyangkut kemampuan suatu negara membangun sistem pangan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam konteks tersebut. Dengan luas wilayah laut mencapai sekitar 5,8 hingga 6,4 juta km² ini menjadikan lautan mendominasi sekitar 62% hingga dari 70 % total wilayah kedaulatan NKRI, Indonesia sesungguhnya memiliki modal geografis yang sangat kuat untuk menjadikan sektor kemaritiman sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.
Namun ironisnya, pembangunan pangan nasional selama beberapa dekade masih cenderung berorientasi pada sektor agraris daratan, khususnya komoditas beras. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pangan berbasis lahan menyebabkan sistem pangan nasional menjadi rentan terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat. Dalam konteks inilah, sektor kemaritiman seharusnya ditempatkan sebagai pilar strategis pembangunan pangan nasional di tengah krisis global saat ini.
Wandar Sari Safiuddin, Mahasiswa S3 Ilmu Pertanian Universitas Halu Oleo (UHO), penulis opini “Laut sebagai Pilar Ketahanan Pangan Nasional di Tengah Krisis Global”
Kemaritiman dan Ancaman Krisis Pangan Global
Krisis pangan global yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari dampak perubahan iklim ekstrem. Laporan bersama Food and Agriculture Organization dan World Meteorological Organization tahun 2026 memperingatkan bahwa gelombang panas ekstrem telah menjadi ancaman serius terhadap sistem pangan dunia, termasuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Bahkan, lebih dari 90 persen wilayah laut dunia mengalami marine heatwaves sepanjang 2024–2025 yang berdampak pada menurunnya produktivitas perikanan global.
Di Indonesia, ancaman tersebut mulai terlihat melalui penurunan produktivitas pertanian akibat El Niño, kekeringan panjang, banjir, serta kerusakan lahan produktif. Ketika sektor pangan daratan menghadapi tekanan besar, laut justru menawarkan sumber pangan alternatif yang relatif lebih adaptif dan berkelanjutan. Sumber daya ikan, rumput laut, garam, hingga bioteknologi kelautan memiliki potensi besar dalam menopang kebutuhan pangan nasional.
Berdasarkan data KKP menunjukkan bahwa produksi kelautan dan perikanan nasional pada 2025 mencapai sekitar 26,25 juta ton atau tumbuh 3,8 % dibanding tahun sebelumnya. Produksi tersebut terdiri atas 11,65 juta ton rumput laut, 7,85 juta ton perikanan tangkap, dan 6,75 juta ton perikanan budidaya.
Selain itu, nilai ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia pada 2025 mencapai USD 6,27 miliar atau tertinggi dalam lima tahun terakhir. Amerika Serikat, Tiongkok, ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa menjadi pasar utama produk perikanan Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor maritim Indonesia tidak hanya berpotensi menopang pangan nasional, tetapi juga memiliki daya saing strategis dalam ekonomi global.
Problematika Struktural Sektor Kemaritiman Indonesia
Meskipun memiliki potensi besar, sektor kemaritiman Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang menghambat optimalisasi perannya dalam ketahanan pangan nasional. Salah satu masalah utama adalah lemahnya tata kelola sumber daya kelautan. Praktik illegal fishing, overfishing di sejumlah wilayah, pencemaran laut akibat limbah industri dan plastik, serta kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang masih menjadi tantangan serius.
Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi persoalan infrastruktur maritim yang belum merata. Keterbatasan pelabuhan perikanan modern, cold storage, rantai distribusi dingin, dan teknologi pascapanen menyebabkan tingginya kehilangan hasil perikanan. Studi internasional terbaru memperkirakan bahwa inefisiensi infrastruktur menyebabkan kehilangan ikan global mencapai 25–35 juta ton setiap tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pangan laut tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada distribusi dan pengelolaan pascapanen.
Di sisi lain, kesejahteraan nelayan Indonesia masih relatif rendah. Fluktuasi harga ikan, keterbatasan akses modal, tingginya biaya operasional melaut, serta minimnya perlindungan sosial menyebabkan sebagian besar masyarakat pesisir masih berada dalam kondisi ekonomi rentan. Padahal, nelayan merupakan aktor utama dalam sistem pangan maritim nasional.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor kelautan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membutuhkan transformasi kelembagaan, teknologi, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir secara menyeluruh.
Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Berbasis Kemaritiman
Dalam menghadapi ketidakpastian global, Indonesia perlu membangun paradigma baru ketahanan pangan yang berbasis pada kekuatan maritim nasional. Laut harus dipandang sebagai ruang strategis masa depan, bukan sekadar wilayah perifer pembangunan.
Pertama, penguatan perikanan budidaya berkelanjutan menjadi agenda prioritas nasional. Perikanan budidaya memiliki potensi besar dalam menjaga kontinuitas pasokan protein nasional tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap stok ikan tangkap. Data KKP menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya Indonesia hingga triwulan III 2025 mencapai sekitar 5,02 juta ton, capaian ini setara dengan 96,95% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 5,17 juta ton sedangkan produksi rumput laut mencapai 8,2 juta ton. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor budidaya dapat menjadi motor utama ketahanan pangan berbasis laut.
Kedua, pembangunan infrastruktur maritim dan logistik pangan laut harus dipercepat. Pengembangan pelabuhan perikanan terpadu, sistem rantai dingin nasional, industri pengolahan hasil laut, serta konektivitas antarpulau menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga stabilitas distribusi pangan laut nasional.
Ketiga, penguatan ekonomi masyarakat pesisir harus menjadi prioritas kebijakan negara. Program asuransi nelayan, subsidi BBM perikanan, akses pembiayaan berbasis koperasi, pendidikan vokasi maritim, hingga digitalisasi pemasaran hasil laut perlu diperluas agar masyarakat pesisir memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari sektor kemaritiman.
Keempat, penerapan konsep blue economy harus dilakukan secara konsisten. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi laut. Di tengah ancaman perubahan iklim global, pembangunan ekonomi biru menjadi solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kemaritiman sebagai Jalan Menuju Kedaulatan Pangan Nasional
Dalam konteks geopolitik global yang semakin tidak pasti, ketergantungan terhadap impor pangan menjadi risiko strategis bagi stabilitas nasional. Konflik internasional dapat menyebabkan gangguan distribusi pangan dan lonjakan harga global dalam waktu singkat. Karena itu, Indonesia harus memperkuat fondasi kedaulatan pangan melalui optimalisasi sumber daya domestik, terutama sektor maritim.
Kemaritiman tidak hanya menyediakan sumber protein bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor kelautan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, mengurangi ketimpangan wilayah pesisir, dan memperkuat pembangunan kawasan kepulauan.
Di era perubahan iklim dan krisis global saat ini, laut menjadi ruang masa depan sistem pangan dunia. Negara-negara maju mulai berlomba mengembangkan teknologi akuakultur modern, bioteknologi kelautan, pangan berbasis rumput laut, hingga industri protein laut berkelanjutan. Indonesia tidak boleh tertinggal dalam momentum strategis tersebut.
Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia sesungguhnya memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan pangan global berbasis kelautan. Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar wacana pembangunan maritim, melainkan keberanian politik untuk menempatkan laut sebagai pusat strategi pembangunan nasional. Dengan demikian, ketahanan pangan Indonesia di masa depan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada daratan, tetapi bertumpu pada kekuatan samudra yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Editor: Redaksi | Penulis: Wandar Sari Safiuddin
Comment