SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berita Sultra Hukum Terkini

Polda Sultra Tetapkan Tersangka Camat Landono Kasus Dugaan Mafia Tanah 297 Hektare

FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI – Penanganan kasus dugaan mafia tanah yang menyeret lahan warga transmigrasi di Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), memasuki babak baru.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka, salah satunya Camat Landono.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang diterbitkan Ditreskrimum Polda Sultra tertanggal 16 November 2026 dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Sawaludin, Basran alias Letena Basran, Jabbar Hendra alias Ambo, serta I Nyoman Bawa.

Sawaludin diketahui tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat Camat Landono. Sementara Basran alias Letena Basran tercatat sebagai buruh harian lepas, Jabbar Hendra alias Ambo sebagai wiraswasta, dan I Nyoman Bawa sebagai PNS.

Pentingnya Komunikasi Lintas Partai, H. Syahrul Beddu Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo Subianto

Penyidik menetapkan keempatnya sebagai tersangka setelah melalui gelar perkara berdasarkan hasil penyidikan.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 392 ayat (1) huruf f subsidair Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkara tersebut bermula dari laporan polisi Nomor: LP/B/129/III/2026/SPKT/Polda Sulawesi Tenggara tertanggal 14 Maret 2026.

Penyidikan kemudian berjalan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan pada 26 Juni 2026 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal yang sama.

Dugaan Pemalsuan Dokumen, SKT Terbit di Atas SHM 1982

Tim Peneliti UHO Gelar Eksperimen Sosial Pengelolaan Air Irigasi di Desa Peatoa Kolaka Timur

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen pertanahan di kawasan Transmigrasi Pra Pelita Landono. Objek konflik diperkirakan mencapai 297 hektare, meliputi wilayah Desa Morini Mulya dan Desa Tridana Mulia.

Juru bicara warga Transmigrasi Andi, menjelaskan bahwa persoalan tersebut berawal dari munculnya klaim kepemilikan pihak lain terhadap lahan yang selama ini dikuasai masyarakat transmigrasi.

Menurut Andi, warga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan sejak 1982. Namun, belakangan muncul dokumen alas hak lain berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 2022 yang diduga menjadi dasar klaim atas sebagian lahan tersebut.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diketahui warga, persoalan ini berkaitan dengan penerbitan SKT di atas tanah yang sebelumnya telah memiliki SHM.

Dalam dugaan konstruksi perkara tersebut, terdapat permohonan penerbitan SKT dari pihak tertentu yang diduga difasilitasi oleh oknum pejabat kecamatan.

Dorong Pengelolaan Air yang Adil, Tim Peneliti UHO Gunakan Pendekatan Game Irrigation

Bahkan, salah satu tersangka diketahui merupakan Camat Landono yang masih aktif menjabat saat penetapan tersangka dilakukan.

Warga menduga munculnya dokumen yang lebih baru tersebut menjadi salah satu pemicu konflik dan merugikan masyarakat yang telah menguasai lahan berdasarkan sertifikat kepemilikan sejak 1982.

Persoalan semakin serius karena pada 2022 disebut telah terbit sertifikat lain di atas bidang tanah yang diklaim merupakan bagian dari lahan transmigrasi tersebut.

Meski demikian, hubungan hukum antara penerbitan SKT yang dipersoalkan dengan sertifikat yang terbit pada 2022 masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi penyidik dan instansi pertanahan.

Dugaan Tekanan terhadap Pemegang Sertifikat

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dokumen pertanahan, tetapi juga dugaan tekanan terhadap warga pemegang SHM.

Menurut keterangan Andi, terdapat dugaan tekanan terhadap pemegang sertifikat untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang mengklaim lahan.

Nilainya disebut berkisar antara Rp4,5 juta hingga Rp17,5 juta per hektare.

Warga menilai persoalan tersebut telah menimbulkan keresahan karena menyangkut kepastian hukum atas tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat transmigrasi.

Mereka juga mengaku kerap menghadapi intimidasi, kriminalisasi, hingga dugaan penggusuran terhadap lahan garapan selama konflik berlangsung.

Warga Apresiasi Ditreskrimum Polda Sultra

Atas penetapan empat tersangka tersebut, warga transmigrasi Landono menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Sultra, khususnya Ditreskrimum Subdit 2 Harda Bangtah Unit 3 beserta seluruh tim penyidik.

Perwakilan warga, Jamil mengaku bersyukur dan bangga karena laporan yang selama ini diperjuangkan akhirnya menunjukkan titik terang.

“Kami sebagai warga transmigrasi sangat bersyukur dan bangga atas kinerja Ditreskrimum Polda Sultra. Selama ini kami sering menerima intimidasi, kriminalisasi, bahkan penggusuran terhadap lahan garapan kami. Dengan adanya kepastian hukum ini, kami berharap semua itu segera berakhir karena sudah ada titik terang dalam proses penegakan hukum,” ungkap perwakilan warga Jamil.

Ia menjelaskan, laporan terkait persoalan lahan transmigrasi tersebut mulai berproses sejak 9 Maret 2026. Sementara laporan polisi secara resmi tercatat pada 14 Maret 2026.

Menurutnya, dalam waktu yang relatif singkat, penyidik mampu menindaklanjuti laporan masyarakat hingga sampai pada tahapan penetapan empat tersangka.

“Kinerja profesional, objektif dan konsisten dari tim penyidik Subdit 2 Unit 3 ini membuktikan bahwa Polri benar-benar hadir menjaga marwah tegaknya negara dan melindungi hak rakyat kecil tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Warga Minta Klaster Berikutnya Diusut

Meski mengapresiasi penetapan empat tersangka, warga menegaskan bahwa proses hukum belum berakhir.

Mereka masih menunggu dan mengawal kemungkinan penetapan tersangka lainnya melalui pengembangan perkara atau klaster berikutnya.

Warga meminta penyidik mendalami seluruh proses penerbitan dokumen pertanahan yang dipersoalkan, termasuk menelusuri pihak-pihak yang mengajukan permohonan SKT, pihak yang menerbitkan atau memfasilitasi dokumen, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penguasaan lahan tersebut.

“Siapa pun yang turut terlibat dalam manipulasi maupun penguasaan ilegal di atas lahan transmigrasi Landono harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegasnya.

Warga berharap pengusutan perkara tidak berhenti pada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi mampu mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik mafia tanah di kawasan transmigrasi Landono.

Penetapan empat tersangka pada 16 November 2026 menjadi perkembangan penting dalam perkara yang menyangkut lahan sekitar 297 hektare tersebut.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement
× Advertisement