FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI – Pimpinan Koperasi Diaspora Indonesia Korea, Sulaeman, segera menghadapi proses hukum ganda atas dugaan tindakan wanprestasi, penipuan, serta penggelapan dana investasi.
Sulaeman yang diketahui berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Kehutanan RI ini dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.
Pihak korban memastikan akan segera memasukkan laporan pidana ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) sekaligus melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta.
Kasus ini bermula dari kerja sama penyertaan modal pokok senilai Rp500 juta yang disepakati kedua belah pihak.
Berdasarkan perjanjian, pihak investor berhak mendapatkan imbal hasil (fee) sebesar 7 persen atau senilai Rp30 juta per bulan dari keuntungan usaha. Namun, kewajiban pembayaran keuntungan tersebut macet total selama 8 bulan terakhir (senilai total Rp240 juta), diikuti dana pokok yang juga belum dikembalikan.
Selain macetnya pembayaran dengan total kerugian mencapai Rp740 juta, pihak korban juga menemukan adanya dugaan unsur penipuan sejak awal perjanjian dibuat.
Jaminan berupa sertifikat yang dijanjikan dan tertulis secara resmi di dalam draf perjanjian kerja sama ternyata tidak pernah diserahkan oleh pihak koperasi hingga saat ini.
Pihak Koperasi Diaspora Indonesia Korea sebelumnya sempat membuat surat pernyataan resmi yang berisi janji pengembalian seluruh dana pada bulan Februari lalu. Namun, tenggat waktu tersebut terlewati begitu saja tanpa ada realisasi pembayaran sepeser pun.
Perwakilan pihak korban menegaskan bahwa kesabaran dan toleransi waktu yang telah diberikan selama ini justru disalahgunakan oleh yang bersangkutan.
“Kami tidak melihat adanya itikad baik. Toleransi waktu yang selama ini kami berikan nyatanya hanya berbuah janji-janji manis dari Saudara Sulaeman,” tegas perwakilan pihak korban dalam keterangannya.
Akibat kerugian materiil yang besar serta ingkar janji yang berulang kali dilakukan, pihak korban memutuskan untuk menutup pintu negosiasi kekeluargaan dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara ini melalui jalur hukum pidana maupun perdata.
Pihak korban melalui pengacaranya Laode Sakyidun sudah melayangkan somasi sebanyak 3 kali namun Pihak Sulaeman belum juga melakukan pelunasan utang dimaksud.
Sementara itu, FAKTAINDONESIA.NET juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari keempat tersangka dan pihak-pihak terkait.
Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan seluruh pihak yang terlibat memiliki hak untuk memberikan klarifikasi serta membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(*)


Comment