FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI – ADP, suami Wali Kota Kendari, terancam dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait dugaan belum mengembalikan dana milik seorang pedagang kecil bernama Lisran senilai Rp410 juta.
Tak hanya modal tersebut, Lisran juga mengaku dijanjikan keuntungan sebesar Rp200 juta. Namun, hingga kini, dana yang diserahkan secara bertahap sejak Januari 2025 itu disebut belum dikembalikan, sementara janji bagi hasil juga belum terealisasi.
Persoalan tersebut kini memasuki tahap somasi terbuka melalui kuasa hukum Lisran, Ripaldi Rusdi, S.H. Langkah itu ditempuh setelah upaya penagihan secara kekeluargaan disebut berulang kali tidak membuahkan hasil.
“Klien kami sudah berulang kali melakukan upaya komunikasi dan penagihan secara baik-baik. Kami memilih memberikan ruang yang cukup agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, hingga saat ini kewajiban tersebut belum juga direalisasikan,” tegas Ripaldi, Selasa (6/10).
Berawal dari Penyerahan Dana pada Januari 2025
Berdasarkan dokumen yang disebut dikantongi pihak Lisran, persoalan ini bermula pada akhir Januari 2025. Dana diserahkan kepada ADP secara bertahap untuk keperluan suatu kegiatan, dengan kesepakatan pengembalian modal disertai pembagian keuntungan.
Namun, pada April 2025, ADP disebut kembali meminta tambahan dana sebesar Rp6 juta dengan janji akan mengembalikannya dalam waktu satu hari. Menurut pihak Lisran, tambahan dana tersebut juga belum dikembalikan.
Lisran mengaku uang yang diserahkan bukan dana berlebih, melainkan hasil usaha yang menjadi penopang kehidupan keluarga dan keberlangsungan aktivitas dagangnya.
Ia mengaku tertarik menyerahkan dana karena adanya kesepakatan pengembalian modal serta janji keuntungan yang ditawarkan. Namun, setelah berulang kali menunggu, ia mengaku belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
“Bagi kami, Rp410 juta bukan jumlah yang kecil. Ditambah lagi ada janji bagi hasil keuntungan sebesar Rp200 juta, tentu kami tertarik. Kami hanya ingin hak kami dikembalikan karena kami hidup dari hasil berdagang,” ungkap Lisran.
Lisran mengaku telah melakukan berbagai upaya penagihan, mulai melalui telepon, pesan WhatsApp, hingga mendatangi ADP di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Kendari.
Namun, menurut pengakuannya, setiap upaya tersebut belum menghasilkan pengembalian dana sebagaimana yang diharapkan.
Ripaldi menyebut kliennya telah memberikan waktu cukup panjang kepada ADP untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena belum ada realisasi, somasi terbuka kini menjadi peringatan serius sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut.
Pihak Lisran mengaku memiliki sejumlah dokumen pendukung, di antaranya kuitansi, bukti komunikasi, serta dokumentasi pertemuan yang akan digunakan untuk memperkuat tuntutan mereka.
“Kami memiliki dokumen, kwitansi, bukti komunikasi, hingga dokumentasi pertemuan yang kuat. Jika tidak diselesaikan secara baik-baik, kami tidak punya pilihan lain selain menggunakan instrumen hukum demi memperjuangkan hak klien kami,” tandas Ripaldi.
Pihak kuasa hukum membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke Polda Sultra apabila ADP tidak memenuhi kewajibannya dalam batas waktu yang diberikan melalui somasi.
Hingga berita ini diterbitkan, ADP belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan utang dan tuntutan pengembalian dana tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada ADP maupun pihak-pihak terkait guna memberikan penjelasan atas persoalan ini.(*)


Comment