SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berita Sultra

Tanpa Gelar Hukum, Juru Bicara Kawal Keadilan Lahan Transmigrasi Landono Bermodal Kemanusiaan

FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI – Di tengah pusaran sengketa lahan eks-transmigrasi di Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, sosok juru bicara warga yang akrab disapa Andi berdiri di barisan depan mengawal perjuangan masyarakat.

Ia tidak menyandang gelar sarjana hukum maupun latar belakang pendidikan akademik di bidang hukum. Namun, ketika persoalan lahan merembet pada perdebatan batas wilayah, tumpang tindih dokumen kepemilikan, gugatan perdata hingga penyidikan pidana, Andi memilih mengambil peran dengan berbekal kepedulian kemanusiaan dan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan.

Bagi Andi, tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum bukan berarti tidak bisa memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia justru berusaha melihat sengketa tersebut dari sisi sejarah kebijakan transmigrasi, administrasi pertanahan, serta perjalanan panjang warga yang telah puluhan tahun menempati dan mengolah lahan.

Menurutnya, persoalan lahan transmigrasi Landono tidak bisa dilepaskan dari sejarah program transmigrasi pemerintah pada era Orde Baru. Program yang mulai digerakkan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sejak 1969 itu memiliki landasan kebijakan negara yang harus dilihat secara utuh.

Andi menyoroti rentang waktu kedatangan peserta transmigrasi di Landono pada 1971–1972 hingga penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) secara kolektif pada 1982.

Razia Gabungan di Rutan Kolaka, Tiga Warga Binaan Positif Skrining Awal Narkotika

Rentang waktu sekitar satu dekade tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dalam membaca sejarah penguasaan dan legalitas tanah warga transmigrasi.

Ia menilai, penerbitan sertifikat secara kolektif pada 1982 merupakan tahapan administrasi negara yang patut menjadi perhatian dalam mengurai persoalan yang kini muncul.

Secara kelembagaan, pembukaan kawasan transmigrasi kala itu melalui sejumlah tahapan, mulai dari pencadangan tanah negara atau pelepasan kawasan hutan, penetapan Hak Pengelolaan (HPL), pembagian lahan pekarangan dan lahan usaha, hingga proses peningkatan hak menjadi SHM.

Penyesuaian terhadap hak masyarakat lokal juga semestinya dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, seperti ganti rugi tanaman tumbuh, pengeluaran lahan dari kawasan penempatan atau enclave, maupun pelibatan masyarakat sebagai transmigran lokal.

Persoalan kemudian menjadi rumit ketika muncul dokumen pertanahan yang lebih baru, seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun sertifikat melalui program Prona, yang menurut pihak warga diduga berada di atas bidang tanah yang sebelumnya telah memiliki SHM.

HMI Konsel Apresiasi Kapolres Konsel Jaga Kamtibmas dan Berantas Narkoba

Andi mempertanyakan bagaimana dokumen-dokumen tersebut dapat diterbitkan apabila pada objek tanah yang sama telah terdapat sertifikat hak milik sebelumnya.

Ia menilai, persoalan tumpang tindih tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya persoalan dalam tata kelola administrasi dan pengawasan pertanahan oleh instansi berwenang maupun pemerintah setempat.

“Saya ini tidak memiliki dasar pendidikan hukum maupun gelar akademik. Saya melihat dan menganalisis persoalan ini berangkat dari hati nurani dan bukti-bukti yang kami miliki. Warga transmigrasi Landono ini penempatannya tahun 1971 sampai 1972, lalu tahun 1982 baru terbit SHM secara kolektif. Ada jeda waktu sepuluh tahun yang begitu panjang tanpa keributan, yang menandakan di zaman itu tidak ada kendala dengan warga lokal,” ujar Andi.

Ia juga menyebut adanya rilis hasil pemeriksaan lapangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memuat nomor bidang, nomor SHM, serta informasi mengenai dugaan tumpang tindih sertifikat.

Selain itu, keterangan dari dinas yang membidangi transmigrasi mengenai status lahan sebagai kawasan penempatan transmigrasi juga menjadi dokumen penting yang menurutnya harus diperhatikan dalam proses penyelesaian perkara.

Satresnarkoba Polres Konsel Tangkap Pria di Palangga Selatan, Sabu 1,44 Gram Disita

“Di satu sisi, rilis hasil lapangan BPN yang memuat nomor bidang, nomor SHM, dan kejelasan tumpang tindih sertifikat, ditambah keterangan dinas transmigrasi bahwa lahan tersebut merupakan lahan transmigrasi, menjadi bukti yang sangat jelas. Di sisi lain, setiap pihak yang memiliki keberatan atau gugatan juga tetap berhak menempuh jalurnya masing-masing,” tegasnya.

Namun, bagi Andi, perjuangan tersebut bukan semata-mata tentang siapa yang paling kuat menunjukkan dokumen kepemilikan. Ada persoalan kemanusiaan yang menurutnya tidak boleh diabaikan.

Warga transmigrasi datang ke Bumi Anoa atas program negara. Mereka meninggalkan kampung halaman, membangun kehidupan baru, membuka lahan, menanam tanaman, membesarkan keluarga, hingga menggantungkan masa depan dari tanah yang telah dikelola selama puluhan tahun.

Karena itu, ketika muncul klaim kepemilikan, tuntutan pembayaran atas lahan yang selama ini mereka tempati, dugaan perusakan tanaman hingga tekanan berkepanjangan, Andi menilai penyelesaian harus mengedepankan mekanisme resmi dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Menurutnya, pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tetap mempunyai ruang untuk menyampaikan keberatan maupun menempuh gugatan melalui jalur hukum. Namun, proses tersebut harus berjalan secara tertib, transparan, dan menghormati hak seluruh pihak.

Andi berharap pemerintah, BPN, instansi transmigrasi, serta aparat penegak hukum dapat melihat persoalan Landono secara menyeluruh dengan mengedepankan sejarah penempatan, dokumen kepemilikan, hasil pemeriksaan lapangan, dan fakta penguasaan tanah.

Baginya, warga yang mengikuti program transmigrasi negara tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat persoalan administrasi yang bukan mereka ciptakan.

“Saya tidak sedang memperjuangkan gelar atau kepentingan pribadi. Saya hanya ingin masyarakat mendapatkan keadilan. Kalau memang ada persoalan hukum, silakan diselesaikan melalui jalurnya. Tetapi jangan sampai masyarakat kecil yang sudah puluhan tahun hidup dan mengolah tanah justru menjadi korban,” tutupnya.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement
× Advertisement