FAKTAINDONESIA .NET – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan pentingnya pemerintah Indonesia dan aparat keamanan untuk mengedepankan dialog dalam merespons demonstrasi yang belakangan meluas di berbagai daerah.
Juru Bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR), Ravina Shamdasani, menyampaikan bahwa pihaknya memantau secara ketat perkembangan situasi di Indonesia, termasuk adanya aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa.
“Kami mengikuti secara cermat rangkaian kekerasan dalam konteks demonstrasi berskala nasional. Penting bagi pihak berwenang untuk menjawab aspirasi publik melalui dialog,” ujar Shamdasani dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).
OHCHR mencatat adanya dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan.
Karena itu, Shamdasani menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sesuai norma serta standar internasional.
“Semua aparat keamanan, termasuk militer yang diturunkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api,” tegasnya.
Selain itu, OHCHR menyerukan investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait penggunaan kekuatan dalam aksi demonstrasi.
“Penting juga memastikan media diberi kebebasan untuk melaporkan peristiwa secara independen,” pungkasnya.
Diketahui, Demonstrasi pecah di berbagai kota Indonesia selama beberapa hari sejak pekan lalu.
Demonstrasi tersebut mulanya dipicu oleh tingginya gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di tengah sulitnya perekonomian Indonesia.
Demo kemudian makin meluas usai seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan tewas karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada 28 Agustus.(*)
Comment