FAKTAINDONESIA.NET, KENDARI – Jejaring bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi sorotan setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sultra bersama organisasi lingkungan Satya Bumi mengungkap dugaan keterkaitan bisnis antara pengusaha nikel Arif Kurniawan dengan Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.
Sorotan tersebut mencuat di tengah penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terkait dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra.
Dalam laporan investigasi bertajuk Kabaena Jilid II: Menelusuri Pintu Awal Kerusakan dari Jejaring Politically Exposed Persons, WALHI dan Satya Bumi memetakan sejumlah jaringan korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan nikel di Pulau Kabaena.
Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah Arif Kurniawan, yang disebut memiliki hubungan bisnis melalui sejumlah perusahaan pertambangan.
Dalam laporan tersebut, Arif Kurniawan tercatat sebagai Direktur Utama PT Rowan Sukses Investama. Perusahaan itu disebut menjadi salah satu pemegang saham PT Anugerah Mineral Indonesia (AMI) atau AMINDO.
Selain itu, nama Arif juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Tribhuwana Sukses Mandiri. Perusahaan tersebut diketahui memiliki Arinta Nila Hapsari sebagai salah satu pemegang sahamnya.
Keterkaitan dua nama tersebut menjadi perhatian karena menyangkut relasi bisnis antara pengusaha yang kini menjadi sorotan dalam penyidikan perkara pertambangan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah.
WALHI dan Satya Bumi menilai struktur kepemilikan perusahaan serta hubungan antaraktor bisnis perlu ditelusuri secara transparan untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan maupun penyalahgunaan pengaruh dalam tata kelola pertambangan.
Jejaring Korporasi hingga PT Tonia Mitra Sejahtera
Tidak hanya PT Rowan Sukses Investama dan PT Tribhuwana Sukses Mandiri, nama Arif Kurniawan juga dikaitkan dengan PT Dua Delapan Resources.
Perusahaan tersebut disebut memiliki hubungan dengan transaksi pembelian saham PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS), perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Pulau Kabaena.
Aktivitas pertambangan di wilayah tersebut sebelumnya menjadi perhatian organisasi lingkungan karena dikaitkan dengan persoalan deforestasi, kerusakan kawasan hutan, serta dampak terhadap ruang hidup masyarakat.
Dalam kajian Satya Bumi dan WALHI, jejaring bisnis pertambangan tidak cukup hanya dilihat dari nama perusahaan yang tercantum dalam dokumen perizinan.
Penelusuran juga harus mencakup pemilik manfaat atau beneficial owner, pihak yang mengendalikan perusahaan, hingga aliran keuntungan dari aktivitas pertambangan.
Desak Kejagung Telusuri Hubungan Bisnis
Perkembangan penyidikan Kejagung terhadap dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra semakin memperkuat desakan agar seluruh jaringan korporasi yang berkaitan dengan perkara tersebut ditelusuri.
Pada 5 November 2026, penyidik Jampidsus Kejagung melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai Rp11,795 miliar dari dua lokasi.
WALHI Sultra menilai penegakan hukum harus mampu mengungkap keseluruhan struktur kepemilikan perusahaan, hubungan bisnis, aliran keuangan, serta kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara dalam memberikan kemudahan terhadap aktivitas pertambangan yang bermasalah.
Organisasi lingkungan tersebut juga mendorong Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kemungkinan konflik kepentingan dalam jaringan bisnis yang terungkap melalui laporan investigasi Satya Bumi.
Selain itu, pemerintah diminta melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan pertambangan, penggunaan kawasan hutan, kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta dampak ekologis perusahaan yang berkaitan dengan jaringan bisnis tersebut.
Gubernur Sultra Diminta Berikan Penjelasan
Sorotan terhadap hubungan bisnis Arif Kurniawan dan Arinta Nila Hapsari turut memunculkan tuntutan agar Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai struktur kepemilikan saham, hubungan bisnis, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam aktivitas usaha pertambangan di Sultra.
Di sisi lain, WALHI dan Satya Bumi juga mengingatkan bahwa ekspansi pertambangan nikel selama ini telah menimbulkan persoalan serius, mulai dari deforestasi, pencemaran lingkungan, kerusakan daerah aliran sungai, konflik agraria hingga hilangnya ruang hidup masyarakat.(*)
Comment